Suara.com - Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan catatan akhir tahun kinerja Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya di tahun 2021. PDI-P menilai banyak program yang belum dijalankan hingga Anies yang terlalu banyak retorika.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta, Gembong Warsono, dalam penyampaian Laporan Akhir Tahun Fraksinya di Creative Hall, MBLOC Space, Kebayoran Baru.
“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Nol, dan Oke-Oce. Tiga hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat,” ujar Gembong, Selasa (21/12/2021).
Gembong menjelaskan hingga akhir tahun 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir Ibukota.
"Justru program sumur resapan yang menelan anggarannya hingga Rp411 M pada tahun 2021, pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut," kata Gembong.
Terkait dengan Rumah DP 0 rupiah, hingga tahun 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja. Ini hanya mencakup 0,3 persen dari total target di Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk program Oke-Oce yang kini berganti nama jadi Jakpreneur, 281.812 UMKM telah mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
Gembong menilai Anies kerap bermain kata-kata untuk menunjukan capaiannya. Ia menyebut target menghasilkan 200 ribu pengusaha sudah terlampaui. Padahal, 281.813 orang itu baru mendaftar.
"Jadi diklaim begini, bahasanya melampaui dari target pendaftarnya. Padahal yang sudah mencapai tujuh tahapan yang bisa dikatakan wirausahawan baru itu baru 6.000 UMKM kita dari target 200 ribuan," kata Gembong.
Baca Juga: Revisi UMP Jakarta 2022 Dinilai Bikin Gaduh, DPRD Bakal Panggil Pemprov DKI
"Menata kota tidak hanya berputar pada retorika yang sudah ada. Tidak mencapai target tapi terlampaui, masa rakyat ibukota yabg cerdas mau diputar dengan kata-kata seperti itu," Gembong menambahkan.
Selain ketiga program tersebut, Gembong menyebut masih banyak program-program prioritas lainnya yang tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, Rehabilitasi Total bangunan Sekolah. Dengan demikian, ia menyebut ada enam total program yang tidak berjalan.
“Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan di tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata