Suara.com - Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim bakal terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Firli mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia juga harus didukung oleh semua pihak, termasuk kamar kekuasaan.
Hal itu disampaikan Firli dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021).
"Dimana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi," ucap Firli di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Firli mengatakan wakil rakyat di Senayan seharusnya bebas dari korupsi.
Kemudian pihak eksekutif yang memiliki kewenangan dalam penyusunan pengesahan anggaran belanja negara dan implementasi serta pengesahan maupun dalam pengawasannya juga patut terbebas korupsi.
"Kamar yudikatif, seluruh proses-proses peradilan harus bebas dan bersih dari korupsi. Begitu juga dengan kamar-kamar kekuasaan di partai politik juga harus bebas dan bersih dari korupsi," ungkap Firli.
Menurutnuya praktik korupsi bisa diselesaikan bila seluruh elemen kekuasaan memiliki peran aktif dalam pemberantasan korupsi. Ia juga mengharapkan peran penting masyarakat.
"Kami berharap masyarakat akan tetap memberikan dukungan, dan KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi," ucapnya.
Dalam melaporkan hasil kinerja KPK 2021, KPK mendapatkan setidaknya lima penghargaan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Baca Juga: Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Ahok Diharapkan Tidak Seperti KPK Periode Sebelumnya
Pertama, KPK mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan hasil pemeriksaan atas LPK Kementerian atau Lembaga Tahun 2020.
Kedua, KPK meraih predikat A dengan nilai 82,14 pada evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akhir tahun 2020.
Ketiga, KPK juga mendapat katagori A dengan nilai 86,93 persen yaitu memuaskan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Keempat, KPK mendapatkan penghargaan honorable mention dalam acara world justice challenge 2021: advancing the rule of law in a time of crisis. Acara ini diselenggarakan World Justice Project (WJP) yang diikuti 425 peserta dari 114 negara.
"Ini adalah penghargaan internasional di kala Covid-19. Jaga terpilih menjadi salah satu dari 10 proyek yang diakui dan meraih penghargaan tersebut di antara 425 peserta dari 114 negara," ungkapnya.
Terakhir, KPK menerima anugerah Merirokrasi 2021 yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan predikat sangat baik lantaran berhasil menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.
Berita Terkait
-
KPK Selamatkan Uang Negara Rp374,4 Miliar Selama 2021, 123 Orang Jadi Tersangka
-
Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Ahok Diharapkan Tidak Seperti KPK Periode Sebelumnya
-
ICW Beri Catatan Soal 2 Tahun Pemberantasan Korupsi di Era Firli Bahuri, Ini Kata KPK
-
Terkait Kasus Suap, KPK Tahan Pejabat Ditjen Pajak Alfred Simanjuntak
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri