Suara.com - Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim bakal terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Firli mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia juga harus didukung oleh semua pihak, termasuk kamar kekuasaan.
Hal itu disampaikan Firli dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021).
"Dimana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi," ucap Firli di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Firli mengatakan wakil rakyat di Senayan seharusnya bebas dari korupsi.
Kemudian pihak eksekutif yang memiliki kewenangan dalam penyusunan pengesahan anggaran belanja negara dan implementasi serta pengesahan maupun dalam pengawasannya juga patut terbebas korupsi.
"Kamar yudikatif, seluruh proses-proses peradilan harus bebas dan bersih dari korupsi. Begitu juga dengan kamar-kamar kekuasaan di partai politik juga harus bebas dan bersih dari korupsi," ungkap Firli.
Menurutnuya praktik korupsi bisa diselesaikan bila seluruh elemen kekuasaan memiliki peran aktif dalam pemberantasan korupsi. Ia juga mengharapkan peran penting masyarakat.
"Kami berharap masyarakat akan tetap memberikan dukungan, dan KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi," ucapnya.
Dalam melaporkan hasil kinerja KPK 2021, KPK mendapatkan setidaknya lima penghargaan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Baca Juga: Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Ahok Diharapkan Tidak Seperti KPK Periode Sebelumnya
Pertama, KPK mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan hasil pemeriksaan atas LPK Kementerian atau Lembaga Tahun 2020.
Kedua, KPK meraih predikat A dengan nilai 82,14 pada evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akhir tahun 2020.
Ketiga, KPK juga mendapat katagori A dengan nilai 86,93 persen yaitu memuaskan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Keempat, KPK mendapatkan penghargaan honorable mention dalam acara world justice challenge 2021: advancing the rule of law in a time of crisis. Acara ini diselenggarakan World Justice Project (WJP) yang diikuti 425 peserta dari 114 negara.
"Ini adalah penghargaan internasional di kala Covid-19. Jaga terpilih menjadi salah satu dari 10 proyek yang diakui dan meraih penghargaan tersebut di antara 425 peserta dari 114 negara," ungkapnya.
Terakhir, KPK menerima anugerah Merirokrasi 2021 yang diselenggarakan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan predikat sangat baik lantaran berhasil menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.
Berita Terkait
-
KPK Selamatkan Uang Negara Rp374,4 Miliar Selama 2021, 123 Orang Jadi Tersangka
-
Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Ahok Diharapkan Tidak Seperti KPK Periode Sebelumnya
-
ICW Beri Catatan Soal 2 Tahun Pemberantasan Korupsi di Era Firli Bahuri, Ini Kata KPK
-
Terkait Kasus Suap, KPK Tahan Pejabat Ditjen Pajak Alfred Simanjuntak
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas