Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi geram dengan isu soal kenaikan gaji Anggota Dewan di tahun 2022. Apalagi belakangan ini isu soal naiknya pendapatan legislator Kebon Sirih itu sedang santer diberitakan di media massa.
Prasetio menyampaikan kekesalannya dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Politisi PDIP itu pun tak terima karena kenaikan pendapatan DPRD yang dipermasalahkan. Padahal, kata Prasetio, tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan jauh lebih besar lagi.
"Kayak sekarang di depan media massa, bahwa tunjangan gaji anggota dewan naik, saya mau manya dalam forum yang baik ini, tunjangan operaisonal gubernur berapa sih pak? Kayaknya yang salah anggota dewan," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Dia pun meminta kepada Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali selaku Ketua TAPD menjelaskan soal gaji dan tunjangan Anies serta Wakilnya, Ahmad Riza Patria.
Ia ingin masyarakat juga melihat jelas mengenai besarannya.
"Tolong pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional Gubernur, biar masyarakat juga tahu. Gubernur dan Wagub, dan perangkatnya semua. Selalu yang disalahkan DPRD lagi, DPRD lagi," tuturnya.
Menjawab permintaan Prasetio, Marullah mengaku tidak bisa langsung menyampaikan penjelasan soal gaji-tunjangan Anies dan Riza. Ia mengaku akan menjelaskannya pada rapat selanjutnya setelah mengumpulkan data.
"Saya akan sampaikan data datanya untuk disampaikan pada rapat banggar. Nanti akan segera disiapkan oleh jajaran saya," kata Marullah.
Baca Juga: Sirkuit Formula E Ancol Dibuat di Bekas Buangan Lumpur, PSI: Mending Lomba Tangkap Belut
Mendengar jawaban Marullah, Prasetio meminta agar data itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab. Dia juga menyatakan bukan gaji dewan yang naik, melainkan tunjangan.
"Bukan gaji naik, tunjangan yang naik. Tunjangan buat kepentingan masyarakat juga. Saya minta tolong kepada pak Sekda tolong dijawab. Jadi biar terbuka nih," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, gaji dan tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta bakal mengalami kenaikan sebesar Rp26,42 miliar di tahun 2022. Dalam satu bulan, tiap anggota dewan ini mendapatkan Rp139 juta.
Kenaikan gaji dan tunjangan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kemendagri menetapkan evaluasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi RAPBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.
Jika di total, 106 anggota DPRD DKI dalam satu tahun mendapatkan Rp177 miliar.
Berita Terkait
-
Pimpinan DPRD DKI: Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Masih Wajar
-
Sambut Pemilu 2024, Demokrat DKI Bakal Berdayakan Organisasi Sayap untuk Raup Suara
-
Sirkuit Formula E Ancol Dibuat di Bekas Buangan Lumpur, PSI: Mending Lomba Tangkap Belut
-
Indeks Kebahagiaan Warga Turun Selama Anies Menjabat, Gerindra Minta BPS Survei Ulang
-
Uji Emisi Masih Jauh dari Target, DPRD Minta Pemprov DKI Gandeng Swasta
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Resmi! Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah
-
DPRD DKI Segel Parkir Ilegal Blok M Square
-
Nadiem Tegaskan Tanda Tangan Pengadaan Laptop Ada di Level Dirjen Kemendikbudristek
-
Periksa Plt Walkot Madiun, KPK Dalami Permintaan Dana CSR Hingga Ancaman ke Pihak Swasta
-
Buntut Investasi Google ke PT AKAB, Nadiem Disebut Paksakan Penggunaan Chromebook
-
Oditur Militer akan Sambangi Andrie Yunus di RSCM?
-
Sinergi Kemensos Bersama BPS dan DEN Perkuat Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
-
Kebijakan Libur Sekolah Lebih Awal Saat Piala Dunia 2026 di Meksiko Tuai Protes Keras Orang Tua
-
Fatma Saifullah Yusuf Ajak Siswa SRMA 21 Surabaya Ciptakan Lingkungan Bebas Bullying
-
Parigi Moutong Siapkan Lahan 9,2 Hektare untuk Sekolah Rakyat Permanen