Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai Presiden Joko Widodo akan menjadi King Maker paling kuat dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 mendatang.
Awalnya Burhanuddin menyampaikan bahwa melihat dari konstelasi politik kekinian yang menjadi King atau Queen Maker pada Pilpres 2024 nanti ada nama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga.
Namun kata dia, dari 3 nama tersebut tidak bisa terlepas lantaran adanya nilai persetujuan yang tinggi. Namun ada satu nama lagi yakni Presiden Joko Widodo yang dianggap bisa menjadi King Maker.
"Ada 1 party rule phenomenon, king maker yang paling kuat ya Pak Jokowi," kata Burhanuddin di acara diskusi publik bertajuk Refleksi 2021 Proyeksi 2022 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (11/1/2022).
Menurutnya, Jokowi akan menjadi sosok King Maker yang kuat lantaran masih akan berkuasa hingga 2024 mendatang.
"Dia (Jokowi) bagaimana pun still in power when 2024 election will be elected kan," tuturnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan Jokowi akan menjadi sosok yang paling menentukan di Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu, dari 3 sosok ketua umum parpol yang tadi disebut Burhanuddin, yang paling fleksibel adalah Airlangga.
"Cuma dari 3 tokoh ini yang paling fleksibel pak Airlangga kan harusnya, kenapa, karena beliau tidak mematok capres. Lain dengan pak Prabowo, pak Prabowo harga mati capres karena sudah 2 kali kalah kan masa turun jadi cawapres," tuturnya.
Kemudian jika menyebut nama Megawati, kemungkinan besar tidak akan maju kembali di Pilpres. Tercatat dalam hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia elektabilitas Mega rendah.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Berpeluang Nyapres, Kader Golkar: Elektabilitasnya Masih di Bawah
"Saya masukan di simulasi elektabilitas ketum partai, hanya ketum-ketum partai yang saya survei, elektabilitas bu mega udah kalah sama pak Airlangga. Pak Prabowo tentu nomor 1. Jadi bu Mega udah mulai mohon maaf fading away," tuturnya.
"Tetapi dari 3 nama itu ya nggak bisa dilepaskan karena approval rating yang tinggi, ada Jokowi centrality," sambungnya.
Berita Terkait
-
Masuk Peringkat Kedua Kandidat Terkuat Cawapres, Ridwan Kamil: Jujur Saya Kaget
-
Soal Pilpres 2024 Ditunda, Demokrat: Pandangan Menteri Bahlil Menyesatkan
-
Airlangga Hartarto Berpeluang Nyapres, Kader Golkar: Elektabilitasnya Masih di Bawah
-
Anies Disebut Punya Modal Besar di Pilpres 2024, Bikin Capres Lain Ketar-ketir
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi