Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi merespons soal deklarasi Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024.
Achmad Baidowi menilai deklarasi tersebut sah dilakukan sebagai sebuah usulan.
Akan tetapi, menurutnya, deklarasi tersebut dinilai kurang pantas dan tidak logis.
Berdasarkan etika kekuasaan dan kepantasan, Jokowi dinilai tidak logis untuk menjabat sebagai calon wakil presiden.
"Tapi soal kepantasan dan etika kekuasaan juga harus diperhatikan. Karena ndak logis seorang presiden lalu menjadi wakil presiden," kata Achmad Baidowi, dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Minggu (16/1/2022).
Lebih lanjut, ia memberikan contoh lain seperti kepala daerah yang dilarang mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah.
"Lah wong kepala daerah dilarang menjadi wakil kepala daerah," ujarnya.
Perlu diketahui, Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Joko Widodo berduet di Pilpres 2024.
"Kami dari Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mendorong Bapak Prabowo Subianto, calon presiden dan Bapak Joko Widodo, calon wakil presiden," kata Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G. Gisel.
Baca Juga: Jan Ethes Ungkap Cita-cita Besar Usai Sukses Naik Sabuk Taekwondo, Warganet Langsung Heboh
Dalam deklarasi tersebut, Prabowo akan menjadi calon presiden. Sementara, Jokowi menjadi calon wakil presiden.
Alasan Prabowo Jokowi diduetkan dalam Pilpres 2024 ialah untuk menghilangkan adanya polarisasi ekstrem yang selama ini terbentuk di masyarakat.
"Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Menguak Alasan Gibran Larang Relawan Joman Laporkan Balik Ubedilah Badrun: Akan Hilang Sendirinya
-
Muncul Deklarasi Dukungan Prabowo dan Jokowi Duet di Pilpres 2024
-
Jan Ethes Ungkap Cita-cita Besar Usai Sukses Naik Sabuk Taekwondo, Warganet Langsung Heboh
-
Pertemuan Prabowo dan SBY Jadi Sorotan, Nama AHY Ikut Disebut
-
Ganjar Pranowo Kaget Ketemu Kusno saat Napak Tilas di Sekolah Presiden Soekarno, Ini Alasanya
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba