Suara.com - Sebanyak 60,3 persen warga DKI Jakarta tidak puas terhadap kinerja Gubernur Anies Baswedan. Ketidakpuasan tersebut kontras dengan beragam pembangunan fasilitas umum modern yang digenjot pemprov.
Hal itu merupakan salah satu hasil survei yang dilakukan Nusantara Strategic Network atau NSN.
Periset NSN Riandi mengatakan, tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen.
"Persentase kepuasan publik terhadap Anies tetap bertahan sebesar 33,8 persen. Itu hasil survei hami terhadap 400 responden," kata Riandi dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).
Dia menjelaskan, 400 responden yang menjadi objek survei tersebut telah mewakili keseluruhan wilayah ibu kota.
Survei tersebut, kata dia, menggunakan sampel acak multilevel. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19.
Sedangkan ambang batas kesalahan survei itu yang dapat ditoleransi kurang lebih 4,9 persen, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
"Surveinya sendiri digelar sejak tanggal 5 sampai 15 Januari ini," kata dia.
Direktur Program NSN itu menjelaskan, terdapat 5,9 persen responden yang menjawab tidak tahu maupun tidak memberikan jawaban saat wawancara.
Baca Juga: Didorong Deklarasi Capres 2024, Anies Baswedan: Belum Masuk Waktunya, Jangan Bunyikan Suara Azan
Survei itu, kata Riandi, menunjukkan beragam proyek pembangunan fasilitas umum modern Anies tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kepuasan warga.
Padahal, menurut Riandi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies membangun berbagai fasilitas umum, seperti LRT Jakarta, jembatan penyeberangan modern, stadion bertaraf internasional dan lainnya.
Riandi memperkirakan masyarakat menilai Anies belum mampu mengatasi persoalan banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Selain itu, Gubernur Anies Baswedan juga dianggap belum menemukan solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota Negara tersebut.
Terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, Riandi menuturkan Anies harus meyakinkan kepada masyarakat Indonesia agar dinilai layak maju sebagai salah satu kandidat.
Terlebih, menurut Riandi, Anies tidak memiliki partai politik untuk mengusung pada pilpres mendatang sehingga membutuhkan usaha yang optimal.
Berita Terkait
-
Didorong Deklarasi Capres 2024, Anies Baswedan: Belum Masuk Waktunya, Jangan Bunyikan Suara Azan
-
Survei: Kepuasan Publik Atas Kinerja Anies Baswedan Capai 33,8 Persen, Persoalan Banjir Jadi Sorotan
-
Anies Baswedan Sebut JIS Bakal Lebih Baik dari Old Trafford, 3 WNA Afrika Kabur dari Razia Satpol PP
-
Anies Baswedan Mengaku Sibuk Tak Sempat Tinjau Sirkuit Formula E, PSI: Ke Warteg Sempat
-
Anies Baswedan: Insya Allah JIS Lebih Baik dari Old Trafford Kandang Manchester United
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional