Suara.com - Ketua Kelompok Kerja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Erlina Burhan menilai pemerintah seringkali membuat kebijakan, setelah ada kasus atau ketika Pandemi Covid-19 sudah terlanjur sulit dikendalikan.
Erlina mencontohkan, berbagai organisasi profesi medis sudah seringkali mendesak evaluasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, namun hingga saat ini PTM 100 persen tetap dilaksanakan.
"Kami dari profesi ini sudah sering menyampaikan, 'ayo dong ini PTM ini dievaluasi ulang.' Bahkan waktu itu, saya ngomong waktu masih 30 sekolah yang ditutup, sekarang sudah 90 lebih. Masa evaluasinya tunggu satu anak yang fatal parah masuk ICU baru dievaluasi?" kata Erlina dalam diskusi CISDI, Kamis (27/1/2022).
"Ini suatu masalah, pemerintah itu sering melakukan antisipasi agak telat sedikit, jadi namanya bukan antisipasi lagi, antisipasi ya harusnya dari awal," katanya.
Para tenaga medis yang sudah merekomendasikan dari awal menurutnya baru didengarkan pemerintah ketika kasus Covid-19 sudah terlanjur melonjak.
"Dari tahun 2020, kita profesi selalu bawel. Tapi kalau sudah kejadian, baru diundang membicarakannya," ungkapnya.
Dia menyebut pemerintah tidak belajar dari pengalaman, padahal virus bermutasi secara cepat sementara kebijakan dibuat belakangan.
"Virus saja bergerak cepat, dia berubah dinamis bermutasi, masa kita tidak berubah juga, kita kan manusia lebih pintar dari virus," kata Erlina.
Baca Juga: IDAI: Mulai Banyak Anak Positif Covid-19, PTM 100 Persen Harus Dievaluasi
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru
-
Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus, Komnas HAM Desak TNI Buka Identitas Pelaku
-
Gedung DPR Gelap Gulita, Lampu dan AC Dimatikan demi Hemat Anggaran, Begini Penampakannya
-
Duduk Perkara Pengeroyokan Tersangka Pelecehan Seksual di Polda Metro Jaya, 4 Orang Ditangkap!
-
WFH Tiap Jumat Jadi Jurus Hemat Energi Indonesia, DPR: Ini Strategi Hadapi Krisis
-
Hikmahanto: Rencana Kirim Pasukan ke Gaza Harus Dikaji Ulang Usai 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
-
BI Sebut Temuan Uang Palsu Rp100 Ribu di Parung Berkualitas Rendah: Cukup Cek Pakai Metode 3D
-
Gelar Aksi, Pemuda Antikorupsi Desak KPK Segera Panggil Bos Agrinas Terkait Impor Mobil Pikap