Suara.com - Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan Indonesia memasuki gelombang tiga Covid-19 yang ditandai kenaikan kasus positif.
Menanggapi itu, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta masyarakat tidak panik, namun bukan berarti meremehkan.
"Saya kira yang utama tentu pemerintah sudah betul bahwa kita tidak perlu panik, kita tidak boleh ketakutan terhadap gelombang tiga ini. Namun demikian jangan menganggap hal ini sepele, jangan menganggap hal ini suatu hal yang biasa saja," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (31/1/2022).
Rahmad mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang saat ini dianggap sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Melalui disiplin prokes diharapkan kenaikkan kasus positif terutama dari varian Omicron dapat diminimalisasi.
"Nah momentum inilah kita gunakan menggunakan protokol kesehatan. Dengan cara itu saya kira kita bisa antisipasi," kata Rahmad.
Selain prokes, Rahmad mengatakan langmah antisipasi lain yang juga penting dilakukan ialah lewat vaksinasi.
"Kepada masyarakat yang belum divaksin, ya ayok menuju ke vaksin dan termasuk yang booster. Yang satu dua vaksin segera," ujarnya.
Indonesia Masuk Gelombang Tiga
Sebelumnya, kasus positif harian Covid-19 di Indonesia kembali mencapai di atas 10 ribu per hari sejak pekan lalu. Jumlah tersebut menjadi infeksi harian terbanyak sejak awal September 2021.
Baca Juga: Walau Hanya Alami Gejala Ringan, Omicron Tidak bisa Dihilangkan dengan Obat Warung
Ketua Satgas Covid-19 IDI Prof Dr Zubairi Djurban mengatakan, saat ini Indonesia telah masuk pada gelombang ketiga Covid-19.
"Bagi yang mengira kita telah masuk gelombang tiga, ya kita telah 'berhasil' memasukinya," katanya dikutip dari cuitannya pada akun Twitter pribadinya, Senin (31/1/2022).
Ia menjelaskan, gelombang ketiga infeksi Covid-19 itu ditandai dengan lonjakan kasus positif setiap hari, positivity rate yang meningkat, penambahan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR), juga temuan klaster baru.
Meski demikian, Prof. Zubairi mengingatkan agar masyarakat jangan panik menyikapi situasi saat ini.
"Jangan panik. Kita bisa atasi sebelum jadi lebih buruk. Pemutusan rantai penularan harus dilakukan cepat dan efisien," ujarnya.
Menurutnya, salah satu yang harus dilakukan dalam pemutusan rantai penularan Covid-19 dengan meningkatkan jumlah testing, terutama di provinsi luar DKI Jakarta. Lantaran, data menunjukkan kalau jumlah testing secara nasional lebih dari 60 persen hanya didominasi DKI Jakarta.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh