Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk luar Jawa-Bali bakal diperpanjang pada 1 hingga 14 Februari 2022.
Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali tersebut diputuskan berasarkan penilaian indikator-indikator pendukung.
"Kemudian kalau kita lihat ke depan, di luar Jawa-Bali akan ada perpanjangan itu tanggal 1 sampai dengan 14 Februari berdasarkan level asesmen pandemi," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/1/2022).
Airlangga menjelaskan, untuk PPKM luar Jawa-Bali sebanyak 164 kabupaten/kota bakal menjalankan di level 1, sebanyak 219 kabupaten/kota di level 2, dan tiga kabupaten/kota di level 3.
"Itu ada tiga kabupaten/kota yaitu di Jayawijaya, Yapen dan Kota Jayapura," ujarnya.
Sementara itu, Airlangga menyebut, kasus harian Covid-19 di luar Jawa-Bali mengalami peningkatan hingga 499 kasus.
Jumlah tersebut terbagi oleh 496 kasus transmisi lokal dan tiga orang merupakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).
Airlangga menyebutkan kasus aktif yang berada di luar Jawa-Bali itu mencapai 3.326 dari 61.713 kasus aktif. Tingkat kematiannya masih rendah di mana per 30 Januari 2022 tercatat sebanyak dua orang meninggal dunia.
"Artinya, proporsi kasus aktif di luar Jawa-Bali adalah 5,4 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/1/2022).
Baca Juga: Pintu Masuk Internasional di Bali Akan Kembali Dibuka Pada 4 Februari 2022
Kendati begitu, Airlangga berpesan untuk tetap waspada karena melihat adanya kenaikan dari kasus reproduksi efektif Covid-19. Seperti di Sumatera yang naik menjadi 1,02, Kalimantan 1,01, Maluku 1,08, Papua 1,05, Nusa Tenggara 1,03 dan Sulawesi meningkat jadi 1.
Varian Omicron juga disebutnya sudah masuk ke dalam wilayah itu.
"Ini sudah dilihat dari data di Kemenkes beberapa provinsi seperti Sumut, Kaltim, Sulut, Sulsel, Jayapura itu sudah dilihat kasus Omicron sudah masuk dari transmisi lokal," ujarnya.
Berita Terkait
-
Pintu Masuk Internasional di Bali Akan Kembali Dibuka Pada 4 Februari 2022
-
Sehari Jelang Imlek, Indonesia Dihantam Gelombang Tiga Covid-19, Kasus Harian Positif Bertambah Drastis 10.185 Orang
-
Kasus COVID-19 di Bali Naik Jelang Libur Tahun Baru Imlek, Dinkes Minta Masyarakat Kenali Gejala Varian Omicron
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang