Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim bahwa kondisi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah saat ini dalam keadaan tenang dan damai.
Kata dia, informasi yang ia dapatkan, tak ada situasi yang mencekam.
"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan terkaji suasana mencekam di Wadas itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana digambarkan. Terutama seperti yang digambarkan di media sosial karena Wadas dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini," ujar Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan dari Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (9/2/2022).
Pernyataan Mahfud menyusul adanya pengerahan aparat kepolisian dalam proses pengukuran di tanah Desa Wadas yang akan dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo.
Para polisi juga melakukan kekerasan terhadap warga yang menolak pembangunan Bendungan menangkap 64 orang warga Wadas, termasuk anak-anak dan lansia.
Terkait hal itu, Mahfud juga mempersilakan siapapun untuk mengecek lokasi tersebut jika tak memercayai pernyataannya yang ia sampaikan
"Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja terbuka tempat itu," ucap dia.
Klaim Warga yang Ditahan Polisi Sudah Dibebaskan
Mantan Ketua MK itu melanjutkan seluruh warga yang sempat diamankan telah dibebaskan. Bahkan kata Mahfud tak ada korban atau mengalami penyiksaan.
Baca Juga: Klaim Bebaskan Warga Wadas yang Ditahan, Mabes Polri: Semua Sudah Dikembalikan ke Keluarganya
"Situasi di desa wadas sekarang normal dan kondusif, seluruh warga yang sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semua, sehingga semua sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada korban atau penyiksaan," ungkap Mahfud.
Pernyataan tersebut kata Mahfud setelah dirinya mengggelar rapat koordinasi membahas konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.
Kata Mahfud, dalam Rakor tersebut kata Mahfud dihadiri pejabat Mabes Polri, Mabes TNI, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Jawa Tengah, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Parnowo dan sejumlah pejabat terkait.
Bahkan dirinya juga telah mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Komnas HAM untuk mencari informasi yang akurat.
"Saya baru mengadakan Rakor yang dihadari pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegero, Kabinda Jawa Tengah dan sejumlah pejabat terkait," papar Mahfud.
"Siang tadi saya juga sudah mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Komnasham untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat," sambungnya.
Berita Terkait
-
Klaim Bebaskan Warga Wadas yang Ditahan, Mabes Polri: Semua Sudah Dikembalikan ke Keluarganya
-
Soal Peristiwa di Desa Wadas, Legislator Demokrat: Polri Bukan Alat Pemerintah, Utamanya Melindungi Bukan Aniaya Rakyat!
-
Pembangunan Bendungan Bener, Polisi: Sebaiknya Warga Desa Wadas Terus Bermusyawarah Agar Tetap Rukun
-
Polisi Tangkap dan Pukuli Warga Desa Wadas, Istana: Semua Akan Dievaluasi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!