Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim bahwa kondisi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah saat ini dalam keadaan tenang dan damai.
Kata dia, informasi yang ia dapatkan, tak ada situasi yang mencekam.
"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan terkaji suasana mencekam di Wadas itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana digambarkan. Terutama seperti yang digambarkan di media sosial karena Wadas dalam keadaan tenang dan damai, terutama sekarang ini," ujar Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan dari Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (9/2/2022).
Pernyataan Mahfud menyusul adanya pengerahan aparat kepolisian dalam proses pengukuran di tanah Desa Wadas yang akan dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo.
Para polisi juga melakukan kekerasan terhadap warga yang menolak pembangunan Bendungan menangkap 64 orang warga Wadas, termasuk anak-anak dan lansia.
Terkait hal itu, Mahfud juga mempersilakan siapapun untuk mengecek lokasi tersebut jika tak memercayai pernyataannya yang ia sampaikan
"Yang tidak percaya boleh ke sana, siapa saja terbuka tempat itu," ucap dia.
Klaim Warga yang Ditahan Polisi Sudah Dibebaskan
Mantan Ketua MK itu melanjutkan seluruh warga yang sempat diamankan telah dibebaskan. Bahkan kata Mahfud tak ada korban atau mengalami penyiksaan.
Baca Juga: Klaim Bebaskan Warga Wadas yang Ditahan, Mabes Polri: Semua Sudah Dikembalikan ke Keluarganya
"Situasi di desa wadas sekarang normal dan kondusif, seluruh warga yang sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semua, sehingga semua sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada korban atau penyiksaan," ungkap Mahfud.
Pernyataan tersebut kata Mahfud setelah dirinya mengggelar rapat koordinasi membahas konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.
Kata Mahfud, dalam Rakor tersebut kata Mahfud dihadiri pejabat Mabes Polri, Mabes TNI, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Jawa Tengah, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Parnowo dan sejumlah pejabat terkait.
Bahkan dirinya juga telah mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Komnas HAM untuk mencari informasi yang akurat.
"Saya baru mengadakan Rakor yang dihadari pejabat utama dari Mabes Polri, Mabes TNI, Kemendagri, Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam Diponegero, Kabinda Jawa Tengah dan sejumlah pejabat terkait," papar Mahfud.
"Siang tadi saya juga sudah mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Komnasham untuk mendiskusikan dan mencari informasi yang akurat," sambungnya.
Berita Terkait
-
Klaim Bebaskan Warga Wadas yang Ditahan, Mabes Polri: Semua Sudah Dikembalikan ke Keluarganya
-
Soal Peristiwa di Desa Wadas, Legislator Demokrat: Polri Bukan Alat Pemerintah, Utamanya Melindungi Bukan Aniaya Rakyat!
-
Pembangunan Bendungan Bener, Polisi: Sebaiknya Warga Desa Wadas Terus Bermusyawarah Agar Tetap Rukun
-
Polisi Tangkap dan Pukuli Warga Desa Wadas, Istana: Semua Akan Dievaluasi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu