Apa yang dikatakan pemerintah?
Pemerintah Karnataka dikuasaiPartai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) dengan pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Mereka mengatakan dalam sebuah perintah pada 5 Februari disebutkansemua sekolah harus mengikuti aturan berpakaian yang ditetapkan oleh manajemen sekolah.
BC Nagesh, menteri pendidikan Karnataka mengunggahperintah tersebut di Twitter. Iamengatakan aturan berpakaian sekolahditetapkan setelah meninjau keputusan pengadilan dari seluruh India.
Dia mengatakan kepada BBC jikamendukung sekolah yang melarang penggunaan selendang safron dan hijab.
Menyusul sejumlah protes yang terjadi, Selasa kemarin (8/02), Ketua Menteri Karnataka Basavaraj Bommai memerintahkan sekolah dan perguruan tinggi ditutup selama tiga hari
Saya mengimbau kepada seluruh siswa, guru dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi serta masyarakat Karnataka untuk menjaga perdamaian dan kerukunan, ujarnya.
Dia sebelumnya mengatakan kepada wartawan"mereka yang tidak mau mengikuti aturan berpakaian seragam dapat mencari pilihanlain".
Apa kata para pemimpin Muslim?
Aktivis hak asasi manusia, termasuk Malala Yousafzai, pemenang Nobel,sudahmenyuarakan keprihatinan mereka dengan menyebutkan pelarangan hijab berisiko meningkatkan Islamofobia.
Mereka mengatakan kekerasan dan ujaran kebencian terhadap Muslim semakin meningkat di bawah pimpinan Modi dan partai nasionalis Hindu.
Baca Juga: India Tutup Sekolah Usai Larangan Hijab Berbuntut Aksi Protes
Mengecam hijab adalah tidak adil dan diskriminatif. Mereka yang menentangnya tercatat merusak sekularisme dan secara terbuka mendukung mayoritarianisme, kata Zakia Soman, pendiri Bharatiya Muslim Mahila Andolan, sebuah kelompok Muslim perempuan.
Yang lain berpendapat pelarangan ini menyoroti potensi isolasi dan marginalisasi umat Muslim yang merasa Modi dan BJP yang perlahan-lahan memisahkan mereka, menambah kegelisahan yang sudah bertambahdirasakan oleh komunitas minoritas.
Padahal menurut mereka India adalahsebuahnegara multikultural yang memiliki jaminan kebebasan beragama yang tercantum dalam konstitusi.
"Apa yang kami lihat adalah upaya untuk membuat perempuan Muslim tidak terlihat dan mendorong mereka keluar dari ruang publik," kata Afreen Fatima, seorang aktivis pelajardi New Delhi.
Dia mengatakan larangan itu adalah puncak darikebencian yang berkembang terhadap umat Muslim "yang sekarang sudahtermanifestasikan dalam ranah fisik".
Apa yang terjadi dengan kasus pengadilan?
Para pelajar, yangmengajukan kasus inike pengadilan tinggi, mengatakan dalam petisinya jika penggunaan hijabadalah hak dasar dalamberagama yang dijamin oleh konstitusi.
Berita Terkait
-
Kemensos Gelontorkan Rp19 Miliar Atasi Banjir 3 Provinsi Sumatera
-
Truk Seruduk Halte Mambo, Layanan Transjakarta Koridor 10 dan 12 Sempat Dialihkan
-
Foto dengan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia: Saya Terbuka di Masa Depan
-
Ayase Ueda Cetak Gol ke-14 di Eredivisie Musim Ini, Feyenoord Pecah Tren Buruk
-
Insiden Shin Tae-yong Tampar Pemain Viral di Sosial Media, Keluarga Tidak Terima
Terpopuler
- 8 Sepatu Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Mulai Rp300 Ribuan!
- Cek Fakta: Jokowi Resmikan Bandara IMIP Morowali?
- Ramalan Shio Besok 29 November 2025, Siapa yang Paling Hoki di Akhir Pekan?
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Foot Locker
- 3 Rekomendasi Sepatu Lari Hoka Terbaik Diskon 70 Persen di Foot Locker
Pilihan
-
OJK Selidiki Dugaan Mirae Asset Sekuritas Lenyapkan Dana Nasabah Rp71 Miliar
-
Pasaman: Dari Kota Suci ke Zona Rawan Bencana, Apa Kita Sudah Diperingatkan Sejak Lama?
-
Jejak Sunyi Menjaga Tradisi: Napas Panjang Para Perajin Blangkon di Godean Sleman
-
Sambut Ide Pramono, LRT Jakarta Bahas Wacana Penyambungan Rel ke PIK
-
Penjarahan Beras di Gudang Bulog Sumut, Ini Alasan Mengejutkan dari Pengamat
Terkini
-
Ketua MPR: Bencana Sumatera Harus Jadi Pelajaran bagi Pemangku Kebijakan Soal Lingkungan
-
Ngerinya 'Tabrakan' Siklon Senyar dan Koto, Hujan Satu Bulan Tumpah Sehari di Aceh
-
IDAI Ingatkan: Dalam Situasi Bencana, Kesehatan Fisik hingga Mental Anak Harus Jadi Prioritas
-
Perempuan yang Dorong Petugas hingga Nyaris Tersambar KRL Ternyata ODGJ
-
Saat Pesisir Tergerus, Bagaimana Karbon Biru Bisa Jadi Sumber Pemulihan dan Penghidupan Warga?
-
DPR Desak Status Bencana Nasional: Pemerintah Daerah Lumpuh, Sumatera Butuh Penanganan Total
-
442 Orang Tewas, Pemerintah Masih Enggan Naikkan Status Sumatra Jadi Bencana Nasional
-
KPK Sita Senpi dari Kontraktor Proyek Reog, Terkait Korupsi Bupati Sugiri Sancoko?
-
Pagi Mencekam di Cilincing: Kepala Sekolah SMP Syahid 2 Tewas Tergantung, Ujian Siswa Ditunda
-
Kemensos Gelontorkan Rp19 Miliar Atasi Banjir 3 Provinsi Sumatera