Suara.com - Kereta Cepat Indonesia China menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak mempengaruhi potensi penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung.
Presiden Direktur KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan potensi penumpang tetap ada karena Jakarta masih akan menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan perdagangan, yang ramai dikunjungi masyarakat.
Selain itu, menurut dia, kereta cepat ini akan melalui daerah industri yang sedang tumbuh di sepanjang jalur Jakarta-Bandung.
"Pemindahan IKN tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penumpang mengingat Kota Jakarta masih tetap menjadi kota perdagangan utama dan akan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya," ujarnya.
Ia juga memaparkan hasil riset Polar UI pada 2021 mengenai potensi penumpang dari kereta cepat yang diperkirakan bisa mengangkut 30.000 penumpang harian.
Namun, Dwiyana mengatakan perkiraan jumlah penumpang ini lebih rendah dari riset LAPI ITB yang sempat merilis angka pengguna 61.000 penumpang per hari.
"Penurunan permintaan ini terjadi karena riset Polar UI didasari pada kondisi pandemi COVID-19 dan dampak turunan lainnya yang berimbas pada turunnya mobilitas warga," katanya.
Ia juga mengakui jumlah penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan terdampak pandemi COVID-19 dan mempengaruhi proyeksi pengangkutan hingga lima tahun ke depan.
"Perhitungan demand forecast yang terkini menggunakan pendekatan serta asumsi pertumbuhan yang konservatif, terutama di lima tahun pertama masa pengoperasian, dan tentu kami terus berharap pandemi ini segera usai sehingga mobilitas warga bisa kembali normal," katanya.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Diklaim Sumbang Pendapatan Negara, Dari Mana Saja Sumbernya?
Meski demikian, ia menyakini potensi perekonomian yang membaik dan kembalinya aktivitas manusia bisa menjadi harapan adanya peningkatan jumlah penumpang kedepannya.
"Walaupun dalam lima tahun pertama pertumbuhan penumpang diasumsikan kecil (konservatif), namun di tahun berikutnya diharapkan akan ada masa mobilitas orang akan membaik seiring dengan menggeliatnya perekonomian kita pasca-COVID-19," kata Dwiyana.
Berita Terkait
-
Prabowo Mau Manfaatkan Uang Sitaan Koruptor, Ini Pos-pos yang Bakal Kecipratan
-
KPK Bidik Proyek Whoosh, Menteri ATR/BPN Beberkan Proses Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Tegas! Ketua Banggar DPR Sebut Danantara yang Wajib Bayar Utang Whoosh
-
Jadi Piutang, WIKA Masih Tunggu Pembayaran Klaim Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Rp 5,01 T
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi