Harga Kedelai Impor Selalu Jadi Masalah Menahun, Pemerintah Diminta Intervensi Tingkatkan Produksi dan Kualitas Kedelai

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis jangka pendek dan panjang untuk mengintervensi isu kedelai yang setiap tahun terus terjadi di Indonesia.

Kekinian, harga kacang kedelai naik akibat fluktuasi harga internasional. Kenaikan itu berdampak terhadap produsen tahu tempe yang mengandalkan kedelai impor sebagai bahan baku.

“Yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong agar jumlah produksi ditingkatkan, jangka pendek menyiapkan ketersediaan kedelai itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pasar dengan melakukan intervensi karena ini adalah sebuah kebutuhan mendasar dari pangan rakyat,” kata Dedi dalam keterangannya, Senin (21/2/2022).

Dedi mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu melakukan langkah dalam mendorong ketersediaan kedelai di pasaran. Kemendag kata Dedi juga harus segera menstabilkan harga. Mengingat harga akan kembali stabil apabila pasokan kedelai tersedia dan mudah didapat.

“Kedelai di kita memiliki kualitas baik, dan itu rasanya enak dibanding yang impor. Tapi sering kali untuk kepentingan tempe kurang diminati karena ukurannya dianggap kecil dibanding impor yang ukurannya besar. Itu yang mendorong pedagang menyukai kedelai impor,” tutur Dedi.

Dedi menilai minimnya produksi kedelai dalam negeri tidak terlepas dari kurangnya minat petani karena secara ekonomis harga kedelai jauh di bawah padi dan jagung. Sehingga dalam hal ini juga perlu intervensi agar ada langkah strategis dalam mengatasinya.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian diminta membuat perencanaan mulai dari penanaman serentak, penyediaan lahan, bibit unggul yang sesuai kebutuhan pasar Indonesia, tenaga pendamping hingga sejumlah alat produksi pasca panen.

“Karena pasca panen harus ada mesin pemanas, mesin pemilahnya, kalau perlu disediakan karung kedelai. Karena salah satu problem di kita ini adalah karung dari petani bukan murni untuk kedelai tapi bekas. Kemudian kedelai tidak dalam keadaan bersih karena bercampur dengan bahan lain. Sehingga pembeli tidak tertarik lagi,” kata Dedi.

“Sehingga pemerintah harus intervensi. Karena kalau tidak ada intervensi sampai kapanpun kita akan impor,” sambungnya.

Baca Juga: Terpaksa Beroperasi, Begini Siasat Perajin Tahu di Purwokerto Hadapi Harga Kedelai Tinggi

Diketahui, Harga kacang kedelai meningkat akibat fluktuasi harga internasional, khususnya di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu produsen terbesar kedelai selain Brasil, Argentina, dan China.

Pada 2020, harga kacang kedelai dalam negeri di tingkat konsumen masih sekitar Rp 8.500 per kilogram, namun pada 2021 naik menjadi Rp 9.500 hingga Rp 10 ribu per kilogram. Kini harga kacang kedelai sudah berada di atas Rp 11 ribu per kilogram.

Dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta Kemendag menstabilkan harga kacang kedelai untuk memberi ketenangan kepada masyarakat maupun pengrajin tahu dan tempe.

“Tugas Kementerian Perdagangan memang seperti itu. Tak bisa membiarkan masyarakat bertarung sendiri,” kata Gobel.

Gobel mengatakan, akibat kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus, jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin kecil. Padahal, pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.

Ia menambahkan, tahu dan tempe merupakan makanan rakyat dan digemari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu usaha tahu dan tempe juga merupakan sektor yang bisa dimasuki masyarakat bawah dengan mudah. Karena itu fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai bisa mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha.

“Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, semua pihak khususnya pemerintah, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik,” tandas wakil rakyat dapil Gorontalo itu.

Masalah kacang kedelai, tambah Gobel, harus dicarikan solusi yang lebih permanen. Hal itu membutuhkan kerja sama semua pihak khususnya Kemendag dan Kementerian Pertanian.

“Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor. Karena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional,” tambahnya.