Suara.com - Konflik Rusia vs Ukraina berbuntut panjang. Banyak negara di dunia sepakat memberikan sanksi bagi Rusia, mulai dari keuangan, wilayah udara, ekonomi hingga olahraga.
Namun tidak bagi Pakistan, negara ini justru tampak makin 'mesra' menjalin hubungan dengan Rusia. Buktinya, mereka bakal mengimpor gandum dan pasokan gas dari Rusia secara besar-besaran.
Menyadur laman VOA, Selasa (1/3/2022), Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, pada Senin (28/2), mengumumkan negaranya akan mengimpor sekitar dua juta ton gandum dari Rusia sekaligus membeli gas alam melalui perjanjian bilateral yang ditandatangani kedua belah pihak pekan lalu selama kunjungan resminya ke Moskow.
Menurut Khan, dua hari kunjungannya dan bertemu Presiden Vladimir Putin di Kremlin pada Kamis (24/2) lalu, beberapa jam setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina, ketika negara-negara Barat mendorong untuk mengisolasi pemimpin Rusia itu atas agresi yang terjadi.
Khan, pada Senin (28/2), membela lawatannya itu dan menanggapi sejumlah kritik dalam sebuah pidato yang disiarkan melalui televisi, dengan mengatakan kepentingan ekonomi Pakistan mengharuskannya untuk melakukan hal itu.
“Kami ke sana karena harus mengimpor dua juta ton gandum dari Rusia. Kedua, kami telah menandatangani perjanjian impor gas alam karena cadangan gas Pakistan sendiri semakin menipis,” kata Khan.
“Atas izin Tuhan, waktu akan membuktikan bahwa kami melakukan pembicaraan yang sangat baik,” ujar pemimpin Pakistan itu, merujuk pada pertemuannya selama tiga jam dengan Putin. Ia tidak merinci lebih jauh.
Namun demikian sejumlah kritikus skeptis dengan kerjasama ekonomi Moskow-Islamabad, merujuk pada sanksi-sanksi internasional yang lebih keras terhadap Rusia setelah melakukan invasi ke Ukraina.
Putin, pada Kamis (24/2) lalu, dengan hangat menerima Khan di Kremlin dengan berjabat tangan dan duduk berdampingan dalam pertemuan yang digambarkan sebagian pejabat Pakistan sebagai konsultasi tentang beragam hal dalam isu-isu bilateral, regional dan internasional.
Berita Terkait
-
Imbas Invasi Ke Ukraina Dibalas Serangan Siber Besar-besaran, Website Kantor Berita Rusia TASS Kena Retas
-
Menyikapi Konflik Global sebagai Masyarakat Indonesia, Harus Membela Siapa?
-
Beri Sanksi Baru, Jepang Bekukan Aset Bank Sentral Rusia
-
Toyota Diduga Terkena Serangan Siber, Jepang Akan Selidiki Keterlibatan Rusia
-
Petenis Ukraina Elina Svitolina Menolak Tanding dengan Petenis Rusia Anastasia Potapova
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi