WNI di Ukraina Dievakuasi: Respons Atas Serangan Rusia Sudah Tepat

Respons Indonesia: hati-hati atau ragu-ragu?

Saat serangan Rusia di Ukraina pertama kali pecah pekan lalu, Presiden Joko Widodo menulis cuitan tentang perang di akun Twitternya tanpa menyebut nama negara atau konteks perang tersebut.

Pernyataan tersebut menuai protes, salah satunya dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Riski Natakusumah.

"Ketika seluruh dunia, bahkan warga Rusia sendiri, mengecam invasi kepada Ukraina, sangat mengherankan Pemerintah Indonesia yang katanya cinta perdamaian malah tidak mengeluarkan statement tegas," kata Rizki Natakusumah kepada wartawan, Minggu (27/02).

"Padahal Indonesia sekarang memiliki momentum emas sebagai presiden G-20 yang pastinya dinantikan dunia. Jangan sampai momen berharga ini terlewatkan karena presiden tidak menjawab dinamika global," tambahnya.

Belum selesai kritik pada Jokowi, muncul kritik baru, saat akun resmi Misi PBB Norwegia di New York melansir daftar negara-negara yang mendukung draf resolusi mengakhiri agresi Rusia terhadap Ukraina.

Tidak ada nama Indonesia di dalamnya.

Namun, akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiyono, mengingatkan pentingnya memahami konteks besar di balik serangan Rusia ke Ukraina. 

"Ada missed opportunity, ruang diplomasi yang terlewatkan sebelum serangan ini, saat Rusia dengan jelas menyatakan tidak ingin Ukraina menjadi anggota NATO," kata Muhadi.

Menurutnya, permintaan ini esensial bagi Rusia dan pernah terjadi pada negara lain, misalnya saat Amerika Serikat pada tahun 60an tidak bisa menerima rencana Uni Soviet membangun pangkalan militer di Kuba.

Baca Juga: Hari Keenam Invasi Rusia: Rumah Sakit Bersalin Jadi Sasaran Artileri, 70 Tentara Ukraina Tewas

Sehingga, menurut Muhadi, jika peristiwa yang terjadi saat ini hanya dilihat dalam konteks serangan semata-mata, maka Indonesia akan dihadapkan pada posisi hitam dan putih.

"Padahal, bagi Indonesia saat ini persoalannya adalah bagaimana perang itu dihentikan dulu dan masuk ke ruang negosiasi, [sehingga pernyataan dan sikap Indonesia] ini lebih frutiful dibanding condemning," ujar Muhadi.

"Posisi kita yang bebas aktif itu harus seperti itu. Bahwa kita tidak menjadi bagian dari mayoritas, itu bukan masalah, yang penting kita berpegang pada prinsip."

"Di saat kita tidak ada di posisi yang hitam-putih itu lah, ruang-ruang untuk perdamaian bisa dibangun," tambahnya.

Muhadi berharap, di belakang sikap dan respon Indonesia yang terlihat publik, ada proses negosiasi dan pendekatan yang sedang berjalan.

"Setidaknya Indonesia sebagai pemimpin G-20 bisa punya akses ke salah satu negara G-20, yakni Rusia ... dan kedekatan Indonesia dengan kedua belah pihak bisa menjadi modal bagi Indonesia untuk berperan lebih."