Suara.com - Politikus senior PDIP Budiman Sudjatmiko menanggapi soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Budiman menyebut bahwa wacana tersebut merupakan jebakan bagi Jokowi.
Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Jokowi tegas menolak masa jabatannya diperpanjang.
"Secara personal, ada teman yang kebetulan Tim beliau (Jokowi) lah yang sehari-hari di sana. Ini gimana? Aku tiga kali (nanya), gimana? Dia bilang enggak, ini jebakan. Itu jebakan, itu aib, demi Allah, orang yang bersama beliau lah (bilang gitu), demi Allah saya bersumpah, demi Allah, gitu," kata Budiman, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (2/3/2022).
Lebih lanjut, Budiman memberikan tanggapan mengenai usul pemilu ditunda.
"Ya itu dinamika, itu dinamika, lihat aja sikap PDIP, Nasdem, Gerinda juga kalo gak salah ya, jadi partai-partai yang enggak ecek-ecek (yang nolak) ya kaan," bebernya.
Meski demikian, Budiman menyatakan PDIP, Gerindra dan NasDem kompak menolak masa jabatan presiden 3 periode.
"Alhamdulillah udah tegas PDIP, Bu Mega, Sekjen, saya, menolak. Ya saya juga sebagai aktivis menolak. Biayanya mahal itu reformasi, jangan sampai Pak Jokowi dilemparin aib. Kan buat Pak Jokowi itu berasa dilemparin aib," jelasnya.
Ia mengungkapkan PDIP akan bertarung di parlemen untuk menolak wacana tersebut.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tidak Mau Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi
"Bertahan (mendukung) tinggal kita bertarung saja di parlemen dan menurut saya ini adalah kewajiban moral kita untuk menjaga semangat reformasi ya. Saya kira itu," ungkapnya.
Selanjutnya, Budiman menanggapi soal parpol yang menyetujui pemilu ditunda.
Ia menyebut ketiga parpol yang setuju memiliki alasan politik sendiri.
"Apa maksud politiknya? Ya silakan didiskusikan terbuka. Ya didebatkan. Tapi posisi PDIP jelas, hasil reformasi nggak boleh dikhianati tapi keberlangsungan dan keberlanjutan program Pak Jokowi juga harus dijaga oleh etika politik dan PDIP insyaallah akan melanjutkan visi beliau yang memang belum selesai," tandasnya.
Budiman kemudian memberikan usul agar setiap mantan presiden harus diberi posisi untuk membantu membangun Indonesia.
Berita Terkait
-
Jokowi Singgung Obrolan WAG Hingga Minta TNI-Polri Tak Undang Penceramah Radikal, Legislator PDIP: Teguran Tepat
-
KSP: Presiden Jokowi Tekankan Tak Perlu Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi Ke Endemi
-
Presiden Jokowi Tidak Mau Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi
-
KSAL Laksamana Yudo Margono: Teguran Presiden Harus Ditindaklanjuti Secara Serius
-
Bela Munarman, Immanuel Ebenezer Tak Takut Jabatannya sebagai Komisaris BUMN Dicopot
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!