Nebenzya juga mengatakan kepada majelis bahwa "tentara Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi warga sipil Ukraina, tidak menembaki wilayah sipil."
Pernyataan yang bertentangan dengan adanya beberapa laporan serangan Rusia menghantam daerah pemukiman dan membunuh warga sipil di Ukraina.
Duta Besar Cina, Zhang Jun, mengatakan kepada majelis bahwa "tidak ada yang bisa diperoleh dari memulai Perang Dingin yang baru."
Beijing telah menolak untuk mengutuk tindakan Rusia, tetapi menyerukan negosiasi untuk mengakhiri kekerasan.
Tudingan Rusia gunakan bom vakum
Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat mengimbau anggota Kongres AS untuk bantuan lebih lanjut pada Senin (28/02) karena negaranya menolak "perang brutal" dari Rusia, dengan mengatakan Rusia telah menggunakan bom vakum pada Senin (28/02) dalam invasinya ke Ukraina.
"Mereka menggunakan bom vakum hari ini (28/02), yang sebenarnya dilarang oleh konvensi Jenewa," kata Duta Besar Oksana Markarova setelah pertemuan dengan anggota parlemen.
"Kehancuran yang coba ditimbulkan oleh Rusia di Ukraina sangat besar."
Dia mengatakan Ukraina bekerja secara aktif dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Kongres untuk mendapatkan lebih banyak senjata dan sanksi yang lebih keras.
Baca Juga: Dialog Ukraina-Rusia Lanjut ke Putaran Kedua, Ukraina Minta Rusia Mundur
"Mereka harus membayar, mereka harus membayar harga yang mahal," katanya kepada wartawan setelah meninggalkan pertemuan.
Seorang anggota parlemen yang menghadiri pertemuan itu, Perwakilan Demokrat Brad Sherman, mengatakan bahwa Ukraina telah meminta zona larangan terbang yang diberlakukan AS di atas Ukraina, tetapi dia merasa langkah itu terlalu berbahaya karena dapat memicu konflik dengan Rusia.
Bom vakum menggunakan oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi, biasanya menghasilkan gelombang ledakan dengan durasi yang jauh lebih lama daripada ledakan konvensional. ha/pkp (Reuters, AFP)
Berita Terkait
-
Diwarnai Kericuhan, Massa Pendemo Desak DPR Bentuk Pansus Agrinas Gate
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Boni Hargens: Prabowo Percaya Penuh Kapolri, Polri Jadi Garda Depan Berantas Penyelundupan
-
Gus Lilur Suarakan 5 Tuntutan Petani Tembakau di Tengah Isu Rokok Ilegal
-
Diskusi HMPM: Kebebasan Sipil Disorot, Kasus Kekerasan dan Pernyataan Politik Picu Alarm Demokrasi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal