Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Luqman Hakim mengusulkan adanya forum satu meja yang melibatkan Presiden Jokowi untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Luqman mengatakan forum tersebut nantinya bisa menghadirkan dari beragam kalangan.
"Forum satu meja itu, setidaknya diikuti oleh seluruh ketua umum partai politik koalisi pemerintah, Presiden Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua/Kepala Lembaga Tinggi Negara, Perwakilan Ormas, Perwakilan Akademisi dan Pihak lain yang berkompeten," kata Luqman dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).
Diakui Luqman, PKB melalui Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebelumnya memang sengaja melemparkan secara terbuka akan adanya aspirasai penundaan pemilu. Tujuannya agar aspirasi itu bisa kemudian dibahas dalam konsesnus nasional yang berkepastian.
Tadinya, ia mengira manuver-manuver pihak yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 akan berhenti seiring adanya kepastian bahwa Pemilu tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana kesepakatan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum.
Kembali ke usulan forum satu meja, Luqman mengatakan dalam forum yang diikuti langsung oleh Jokowi itu nantinya dapat diumumkan secara resmi terhadap beberapa hal. Terutama mengenai kepastian Pemilu yang terap terlaksana pada 2024.
"Di salam forum satu meja itulah, diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu tahun 2024 tetap akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024," kata Luqman.
"Dan, kedua, kebutuhan penyempurnaan konstitusi melalui amandemen UUD 1945 (untuk memasukkan PPHN/GBHN dan menambahkan norma antisipasi tidak dapat dilaksanakannya pemilu apabila negara dalam keadaan bahaya) akan dilaksanakan oleh MPR hasil pemilu 2024," lanjut Luqman.
Wakil Ketua Komisi II DPt itu lalu menjelaskan alasan dirinya mengusulkan dua kesepakatan utama dalam forum satu meja pemimpin bangsa.
Pertama, lantaran Luqman melihat arus mayoritas rakyat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang tercermin dari temuan beberapa lembaga survei yang telah diumumkan belakangan ini.
Baca Juga: Jusuf Kalla Tolak Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Tidak Taat Konstitusi Maka Negeri Ini akan Ribut
Kedua ialah partai koalisi pemerintah yang justru mayoritas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
"Setidaknya terlihat dari pernyataan pimpinan PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PPP. Dan ketiga saya juga menyaksikan gelombang penolakan yang besar wacana penundaan pemilu 2024 dari kekuatan masyarakat sipil," ujarnya.
Berita Terkait
-
Jusuf Kalla Tolak Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Tidak Taat Konstitusi Maka Negeri Ini akan Ribut
-
Soroti Penundaan Pemilu 2024, Menantu Gus Mus Curiga PKB dan PAN Sengaja Dikorbankan Oleh Elite Politik
-
Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode, BEM UI: Pembangkangan Konstitusi!
-
Jusuf Kalla Sebut Pengunduran Pemilu 2024 Langgar Konstitusi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB