Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Luqman Hakim mengusulkan adanya forum satu meja yang melibatkan Presiden Jokowi untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Luqman mengatakan forum tersebut nantinya bisa menghadirkan dari beragam kalangan.
"Forum satu meja itu, setidaknya diikuti oleh seluruh ketua umum partai politik koalisi pemerintah, Presiden Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua/Kepala Lembaga Tinggi Negara, Perwakilan Ormas, Perwakilan Akademisi dan Pihak lain yang berkompeten," kata Luqman dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).
Diakui Luqman, PKB melalui Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebelumnya memang sengaja melemparkan secara terbuka akan adanya aspirasai penundaan pemilu. Tujuannya agar aspirasi itu bisa kemudian dibahas dalam konsesnus nasional yang berkepastian.
Tadinya, ia mengira manuver-manuver pihak yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 akan berhenti seiring adanya kepastian bahwa Pemilu tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana kesepakatan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum.
Kembali ke usulan forum satu meja, Luqman mengatakan dalam forum yang diikuti langsung oleh Jokowi itu nantinya dapat diumumkan secara resmi terhadap beberapa hal. Terutama mengenai kepastian Pemilu yang terap terlaksana pada 2024.
"Di salam forum satu meja itulah, diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu tahun 2024 tetap akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024," kata Luqman.
"Dan, kedua, kebutuhan penyempurnaan konstitusi melalui amandemen UUD 1945 (untuk memasukkan PPHN/GBHN dan menambahkan norma antisipasi tidak dapat dilaksanakannya pemilu apabila negara dalam keadaan bahaya) akan dilaksanakan oleh MPR hasil pemilu 2024," lanjut Luqman.
Wakil Ketua Komisi II DPt itu lalu menjelaskan alasan dirinya mengusulkan dua kesepakatan utama dalam forum satu meja pemimpin bangsa.
Pertama, lantaran Luqman melihat arus mayoritas rakyat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang tercermin dari temuan beberapa lembaga survei yang telah diumumkan belakangan ini.
Baca Juga: Jusuf Kalla Tolak Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Tidak Taat Konstitusi Maka Negeri Ini akan Ribut
Kedua ialah partai koalisi pemerintah yang justru mayoritas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
"Setidaknya terlihat dari pernyataan pimpinan PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PPP. Dan ketiga saya juga menyaksikan gelombang penolakan yang besar wacana penundaan pemilu 2024 dari kekuatan masyarakat sipil," ujarnya.
Berita Terkait
-
Jusuf Kalla Tolak Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Tidak Taat Konstitusi Maka Negeri Ini akan Ribut
-
Soroti Penundaan Pemilu 2024, Menantu Gus Mus Curiga PKB dan PAN Sengaja Dikorbankan Oleh Elite Politik
-
Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode, BEM UI: Pembangkangan Konstitusi!
-
Jusuf Kalla Sebut Pengunduran Pemilu 2024 Langgar Konstitusi
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya