Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Luqman Hakim mengusulkan adanya forum satu meja yang melibatkan Presiden Jokowi untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Luqman mengatakan forum tersebut nantinya bisa menghadirkan dari beragam kalangan.
"Forum satu meja itu, setidaknya diikuti oleh seluruh ketua umum partai politik koalisi pemerintah, Presiden Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua/Kepala Lembaga Tinggi Negara, Perwakilan Ormas, Perwakilan Akademisi dan Pihak lain yang berkompeten," kata Luqman dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).
Diakui Luqman, PKB melalui Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebelumnya memang sengaja melemparkan secara terbuka akan adanya aspirasai penundaan pemilu. Tujuannya agar aspirasi itu bisa kemudian dibahas dalam konsesnus nasional yang berkepastian.
Tadinya, ia mengira manuver-manuver pihak yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 akan berhenti seiring adanya kepastian bahwa Pemilu tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana kesepakatan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum.
Kembali ke usulan forum satu meja, Luqman mengatakan dalam forum yang diikuti langsung oleh Jokowi itu nantinya dapat diumumkan secara resmi terhadap beberapa hal. Terutama mengenai kepastian Pemilu yang terap terlaksana pada 2024.
"Di salam forum satu meja itulah, diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu tahun 2024 tetap akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024," kata Luqman.
"Dan, kedua, kebutuhan penyempurnaan konstitusi melalui amandemen UUD 1945 (untuk memasukkan PPHN/GBHN dan menambahkan norma antisipasi tidak dapat dilaksanakannya pemilu apabila negara dalam keadaan bahaya) akan dilaksanakan oleh MPR hasil pemilu 2024," lanjut Luqman.
Wakil Ketua Komisi II DPt itu lalu menjelaskan alasan dirinya mengusulkan dua kesepakatan utama dalam forum satu meja pemimpin bangsa.
Pertama, lantaran Luqman melihat arus mayoritas rakyat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang tercermin dari temuan beberapa lembaga survei yang telah diumumkan belakangan ini.
Baca Juga: Jusuf Kalla Tolak Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Tidak Taat Konstitusi Maka Negeri Ini akan Ribut
Kedua ialah partai koalisi pemerintah yang justru mayoritas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
"Setidaknya terlihat dari pernyataan pimpinan PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan PPP. Dan ketiga saya juga menyaksikan gelombang penolakan yang besar wacana penundaan pemilu 2024 dari kekuatan masyarakat sipil," ujarnya.
Berita Terkait
-
Jusuf Kalla Tolak Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Tidak Taat Konstitusi Maka Negeri Ini akan Ribut
-
Soroti Penundaan Pemilu 2024, Menantu Gus Mus Curiga PKB dan PAN Sengaja Dikorbankan Oleh Elite Politik
-
Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode, BEM UI: Pembangkangan Konstitusi!
-
Jusuf Kalla Sebut Pengunduran Pemilu 2024 Langgar Konstitusi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera