Suara.com - Sebuah komite di parlemen Amerika Serikat memutuskan bahwa mantan Presiden Donald Trump terlibat dalam "konspirasi kriminal".
Klaim tersebut juga menguraikan adanya upaya untuk mencegah sertifikasi kemenangan Joe Biden.
Sebuah komite di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menyelidiki serangan Capitol, mengatakan pada hari Rabu (02/03) bahwa mantan Presiden Donald Trump dan rekan-rekannya telah terlibat dalam "konspirasi kriminal" untuk menghentikan Kongres mengesahkan pemilihan presiden 2020.
Keputusan itu juga mengungkap upaya Trump untuk menunda sertifikasi suara 2020 dengan "memanipulasi" hasil perolehan suara.
Klaim itu dibuat sebagai tanggapan atas gugatan oleh John Eastman, seorang pengacara dan penasihat Trump pada saat itu.
Eastman berkonsultasi dengan Trump ketika dia berusaha untuk membatalkan pemilihan 2020.
Apa yang ada dalam dokumen Komite 6 Januari?
Dalam dokumen pengajuan sebanyak 221 halaman yang diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat California, Komite 6 Januari menulis bahwa pihaknya "memiliki dasar itikad baik untuk menyimpulkan bahwa Presiden Trump dan anggota kampanyenya terlibat dalam konspirasi kriminal untuk mengelabui Amerika Serikat."
"Bukti mendukung kesimpulan bahwa Presiden Trump dan anggota kampanyenya tahu dia tidak memenangkan cukup suara pemilihan negara bagian yang sah untuk dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Presiden 2020 selama Sidang Gabungan Kongres 6 Januari, tetapi Presiden tetap berusaha menggunakan Wakil Presiden untuk memanipulasi hasil yang menguntungkannya,'' kata pengarsipan.
Baca Juga: Donald Trump Jika Terpilih Lagi Jadi Presiden AS Akan Bebaskan Perusuh Capitol
Keputusan Komite 6 Januari adalah upaya paling formal yang sejauh ini dilakukan untuk membuktikan adanya keterlibatan Trump dengan konspirasi kriminal.
Pengajuan yang telah dirilis merupakan usaha untuk menyangkal klaim Eastman tentang hak istimewa pengacara-klien dalam upayanya menahan dokumen dari Komite 6 Januari.
Mengapa pengajuan itu penting?
Departemen Kehakiman AS telah mendakwa ratusan orang dengan berbagai pelanggaran karena berpartisipasi dalam kerusuhan Capitol, meskipun belum memberikan indikasi apakah mereka berusaha untuk mendakwa Trump.
Dalam sebuah pernyataan, Perwakilan Demokrat Bennie Thompson dari Mississippi, mengatakan: "Komite terpilih tidak melakukan penyelidikan kriminal."
Namun, pengajuan tersebut dapat menghadirkan informasi penting karena Departemen Kehakiman mempertimbangkan pilihannya.
Berita Terkait
-
Fans FC Twente Terbelah Soal Mees Hilgers, Sebagian Menolak Kebijakan Tim
-
Pergerakan IHSG Hari Ini: Pasar Diuji, Faktor-faktor Ini Mungkin Jadi Penentu
-
Pembalap MotoGP Gresini Racing Sapa Langsung Loyalis Federal Matic di Jakarta
-
5 Rekomendasi Moisturizer Ceramide yang Murah untuk Memperbaiki Skin Barrier
-
7 Sepatu Running Saingan Nike, Tak Kalah Berkualitas Bahkan Lebih Nyaman!
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol