Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai satu-satunya calon presiden (capres) potensial yang berada di luar lingkar kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, meskipun demikian, Anies dianggap tidak bisa memanfaatkan kelompok yang kontra terhadap pemerintah lantaran kelompok-kelompok tersebut tidak serta merta memilih Anies.
"Artinya kalau ada presentase masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah, oposan sikap politiknya, otomatis dukung Anies karena dari 10 nama ini orangnya Istana semua, all Jokowi's men. Hanya menyisakan Anies Baswedan. Problemnya orang yang oposan, kritis, orang yang tidak puas terhadap pemerintah tidak mampu dikonversi total oleh Anies," kata Adi dalam diskusi rilis survei terbaru Parameter Politik Indonesia, Ahad (6/3).
Dia mencontohkan elektabilitas Anies cenderung kecil jika dalam survei diikutkan variabel lain yang juga di luar lingkar kekuasaan seperti Ustaz Abdul Somad dan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Namun ketika dua nama tersebut tidak dimasukan dalam variabel survei, maka perolehan suara Anies mengalami kenaikan.
"Artinya pemilih kritis yang selama ini ada, tidak semua ke Anies. Dia terdistribusi ke tokoh-lain, Abdul Somad, Gatot. Itu artinya orang yang selama ini anti terhadap pemerintah, tidak puas terhadap kinerja Jokowi, tidak otomatis lari ke Anies Baswedan," ujar dia.
Tidak hanya itu, Adi mengatakan suara pemilih Islam yang kecewa terhadap pemerintah Jokowi juga tidak otomatis ke Anies, melainkan terdistribusi ke nama-nama lain seperti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Jadi sekali pun Prabowo berkoalisi dengan pemerintah, sedikit banyak dimaafkan pemilih Islam yang kritis," tuturnya.
Namun, Adi menambahkan, ketika survei tidak mengikutkan nama Prabowo dan Sandiaga dalam survei, maka kelompok Islam akan terdisitribusi ke Anies semua.
"Kalau ada sosok Islam yang beririsan dengan kelompok-kelompok Islam lain, kelompok-kelompok kritis yang kecewa terhadap pemerintah, saya kira di situ problem Anies apakah bisa mengonversi kekecewaan umat Islam hanya menjadi miliknya atau justru dia akan terdistribusi ke yang lain," jelasnya.
Berita Terkait
-
Zulkifli Hasan Bantah Bertemu Jokowi untuk Bahas Reshuffle Kabinet: Dulu Pernah Bilang Tidak Meminta-minta Jabatan
-
Sepakat dengan Megawati Soal Penundaan Pemilu, Pengamat Beri Pesan ke Pendukung Jokowi
-
Rocky Gerung Bilang Gara-gara Hal Ini Hubungan Jokowi dengan Megawati Retak
-
1 Maret Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Kemendagri: Pertanda Momentum Perjuangan Bangsa
-
Sindir Tanggapan Presiden Jokowi terhadap Wacana Penundaan Pemilu, Politisi Demokrat: Mau tapi Malu-Malu
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan