Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam, mengatakan Kementrian Perdagangan (Kemendag) seperti tak punya harga diri dihadapan masyarakat dan produsen minyak goreng. Pasalnya selama ini kebijakan Kemendag tidak berimplikasi positif terhadap kebijakan rakyat.
"Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di mata produsen minyak goreng. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini sudah enam permendag yang dikeluarkan, tetapi tak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat," kata Mufti dalam rapat bersama Mendag M Lufti dan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Mufti mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemendag gagal dalam memproteksi rakyat dari persoalan komoditas, dalam hal ini minyak goreng.
Ia kemudian mengingatkan Lutfi soal perannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Lutfi jangan hanya merepotkan Jokowi.
"Pak Menteri tahu enggak, Pak Menteri ini jadi menteri ini adalah pembantu presiden pak. Bukan justru dalam situasi ini Pak Menteri malah merepotkan presiden sampai beliau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.
"Bukan hanya kami yang turun ke masyatakat, Pak Presiden datang ke Alfamart Indomaret kosong enggak ada barang, kan malu ini," sambungnya.
Mufti mengatakan, koordinasi Kemendag dengan para stake holder lainya sangat lemah.
"Bapak tahu, setiap bapak mengeluarkan kebijakan, mereka teriak, rakyat teriak akhirnya tak ada solusi seperti sekarang. Maka harapan kami hal-hal yang positif tadi dilakukan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng Kemasan, Stok Dibeberapa Minimarket Masih Kosong
-
HET Minyak Goreng Dicabut, Menko Airlangga Beri Penjelasan Ini
-
Pemerintah Hapus Kebijakan HET Minyak Goreng, Diserahkan Sesuai Harga Pasar, Begini yang Terjadi di Bontang
-
Tak Hanya Minyak Goreng, Menteri Airlangga Prediksi Harga Kedelai Terdampak Konflik Ukraina
-
Nah Loh! Jokowi Bisa 'Dipecat' PDIP Jika Turuti Keinginan Luhut Soal Penundaan Pemilu
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan