Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam, mengatakan Kementrian Perdagangan (Kemendag) seperti tak punya harga diri dihadapan masyarakat dan produsen minyak goreng. Pasalnya selama ini kebijakan Kemendag tidak berimplikasi positif terhadap kebijakan rakyat.
"Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di mata produsen minyak goreng. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini sudah enam permendag yang dikeluarkan, tetapi tak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat," kata Mufti dalam rapat bersama Mendag M Lufti dan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Mufti mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemendag gagal dalam memproteksi rakyat dari persoalan komoditas, dalam hal ini minyak goreng.
Ia kemudian mengingatkan Lutfi soal perannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Lutfi jangan hanya merepotkan Jokowi.
"Pak Menteri tahu enggak, Pak Menteri ini jadi menteri ini adalah pembantu presiden pak. Bukan justru dalam situasi ini Pak Menteri malah merepotkan presiden sampai beliau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.
"Bukan hanya kami yang turun ke masyatakat, Pak Presiden datang ke Alfamart Indomaret kosong enggak ada barang, kan malu ini," sambungnya.
Mufti mengatakan, koordinasi Kemendag dengan para stake holder lainya sangat lemah.
"Bapak tahu, setiap bapak mengeluarkan kebijakan, mereka teriak, rakyat teriak akhirnya tak ada solusi seperti sekarang. Maka harapan kami hal-hal yang positif tadi dilakukan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng Kemasan, Stok Dibeberapa Minimarket Masih Kosong
-
HET Minyak Goreng Dicabut, Menko Airlangga Beri Penjelasan Ini
-
Pemerintah Hapus Kebijakan HET Minyak Goreng, Diserahkan Sesuai Harga Pasar, Begini yang Terjadi di Bontang
-
Tak Hanya Minyak Goreng, Menteri Airlangga Prediksi Harga Kedelai Terdampak Konflik Ukraina
-
Nah Loh! Jokowi Bisa 'Dipecat' PDIP Jika Turuti Keinginan Luhut Soal Penundaan Pemilu
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?