Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah kepada para menterinya gegara anggaran negara dipakai untuk beli barang impor. Kemarahan Jokowi itu rupanya ditanggapi oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Refly Harun awalnya tertawa melihat kejengkelan Jokowi soal masalah impor. Ia kemudian mengkritik Jokowi yang tidak konsisten dengan ucapannya.
Alih-alih marah, Refly Harun menyarankan seharusnya Jokowi segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap jajaran pemerintahannya. Menurutnya, bukan tidak mungkin Jokowi dibuat kaget karena pelaku impor bisa dari kalangan Istana.
“Saran saya yah, ya lakukan audit terhadap jajaran pemerintahan. Siapa saja pelaku-pelaku impor, jangan-jangan Pak Jokowi sendiri kaget, ternyata pelaku-pelaku itu kalangan Istana sendiri,” ujar Refly melalui YouTube pribadinya.
Sebagai contoh, Refly menyoroti masalah pengadaan alat kesehatan seperti masker. Ia juga mempertanyakan masalah vaksin Nusantara yang seperti terhambat. Padahal, vaksin dari luar negeri terus diimpor.
“Coba cek masker, kebutuhannya luar biasa, apakah masker itu kebutuhannya dari banyak luar negeri atau dari dalam negeri. Itu cara menguji,” saran Refly Harun.
Lebih lanjut, Refly Harun bertanya-tanya apakah sebenarnya Presiden Jokowi disabotase oleh lingkaran terdekatnya sendiri. Begitu pula dengan para menteri, dikatakan Refly, bisa juga disabotase bawahannya.
“Kadang-kadang saya berpikir yah, sebenarnya jangan-jangan Presiden Jokowi banyak disabotase dalam lingkaran Istana sendiri. Menteri-menterinya disabotase oleh bawahannya," kata Refly.
Karena itu, Refly sekali lagi menegaskan hal ini bisa diketahui dengan melakukan audit. Nantinya, akan terungkap pelaku impor yang memiliki kepentingan setelah dilakukan audit.
Baca Juga: Ada yang Dukung Jokowi 3 Periode, Relawan di Riau Deklarasi Komitmen Setia hingga 2024
"Intinya adalah, kalau tidak ada audit yang jelas terhadap mereka yang punya kepentingan maka pelaku impor ini ngga akan pernah berubah,” tandasnya dengan senyum kecil.
Sebelumnya, kemarahan Jokowi meluap saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Ia geregetan karena banyak jajarannya melakukan impor barang.
Jokowi membeberkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan malah lebih sering menggunakan barang impor, sementara produksi pabrik dalam negeri melimpah.
Salah satunya adalah masih terdapat kementerian atau BUMN yang memberi CCTV secara impor. Padahal, Jokowi menilai banyak perusahaan lokal yang memproduksi barang tersebut.
Saking jengkelnya, Jokowi sampai tidak segan mengatakan kata bodoh dua kali. Sebab, jika saja kementerian dan BUMN membeli produk dalam negeri itu, jelas akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” kata Jokowi dalam pidatonya.
Tag
Berita Terkait
-
Ada yang Dukung Jokowi 3 Periode, Relawan di Riau Deklarasi Komitmen Setia hingga 2024
-
Presiden Jokowi Bolehkan Tarawih Berjamaah Saat Ramadan dan Mudik Pada Lebaran Nanti
-
Jokowi Geregetan Sama Menterinya, Katakan Bodoh 2 Kali dan Ancam Reshuffle
-
Semakin Sengsara! Nasib Perajin Tahu Digencet Harga Kedelai dan Minyak Goreng, Mobil Terjual Hingga Ditarik Dealer
-
Bertemu Jokowi dan Kapolri, Penyanyi Raisa Memohon Izin Gelar Konser di GBK Senayan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo