Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menganggap santai soal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang mau deklarasi dukungan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode. Menilai aspirasi itu bagian dari hak, Ngabalin menilai dukungan tersebut tidak perlu dihalang-halangi.
"Ya biar saja itu, mereka punya hak untuk berteriak. Enggak apa-apa, biar saja mereka berteriak, biasa saja. Biar saja mereka berteriak karena masyarakat punya hak untuk berteriak," kata Ngabalin saat dihubungi, Rabu (30/3/2022).
Lagipula, Ngabalin mengklaim kalau Jokowi mengikuti amanat konstitusi di mana presiden maksimal menjabat dua periode berturut-berturut atau 10 tahun. Karena itu, ia tidak anggap pusing dengan adanya suara-suara di luar keputusan Jokowi.
"Bagi Jokowi kan sudah selesai, konstitusi jelas ya. Jadi, enggak apa-apa, jangan dihalangi mereka," ujarnya.
Lebih lanjut, Ngabalin mengaku kalau Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tidak memiliki kaitan apapun dengan APDESI termasuk soal niat deklarasi dukungan Jokowi tiga periode. Menurutnya saat ini, KSP masih menuntaskan program-program strategis Jokowi hingga periodenya selesai pada 2024.
"Enggak mungkin (dikoordinir pemerintah)," tegasnya.
APDESI Dukung Jokowi TIga Periode
Secara terang-terangan, Ketum APDESI Surtawijaya menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan deklarasi untuk mendukung Jokowi tiga periode. Deklarasi tersebut bakal dilakukan usai momen hari raya Idul Fitri 2022.
"Habis lebaran kami deklarasi," kata Surtawijaya saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Surtawijaya lantas menerangkan bahwa dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa. Namun ia menganggap kalau APDESI memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kami punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.
Awalnya, APDESI hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.
"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya.
Surtawijaya menegaskan tidak ada pihak yang mengarahkan APDESI untuk mendukung Jokowi tiga periode. Ia mengklaim kalau dukungan itu murni berasal dari para kepala desa yang merasa banyak dibantu oleh Jokowi.
Surtawijaya juga membantah kalau pihaknya diarahkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Berita Terkait
-
Terang-terangan Dukung Jokowi 3 Periode, Luhut Ungkap Pertemuannya dengan Ketum APDESI Dua Pekan Lalu
-
Sindiran Telak PKS soal APDESI Dukung Jokowi Tiga Periode: Mau 3 Periode Bisa, Tapi jadi Kepala Desa Bukan Presiden!
-
Dikira akan Minta Solusi Masalah Minyak Goreng, PKS Kecewa dengan APDESI: Malah akan Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode
-
APDESI Koar-koar Minta Presiden 3 Periode, Auto Kena Sentil Legislator Demokrat: Jangan Dorong Terus Jokowi Tiru Orba!
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial