Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut peran tersebut sudah seperti perdana menteri.
Hal ini diungkapkan Benny dalam akun Twitter resminya @BennyHarmanID. Dalam cuitannya, Benny mengungkapkan pengamatannya mengenai peran Menko Marves di kabinet pemerintahan Jokowi yang sudah seperti perdana menteri.
Alhasil, ia menyebut adanya pergeseran sistem ketatanegaraan, di mana presiden hanya terlihat seperti kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang Menko Marves yang sudah seperti perdana menteri.
"Saya amati peran Menko Marves dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri, sehingga diam-diam ada pergeseran sistem ketatanegaraan," cuit Benny seperti dikutip Suara.com, Rabu (30/2/2022).
"Presiden hanya kepala negara. Kepala pemerintahan/perdana menteri dipegang Menko Marves. Jika dibiarkan, ini akan menjadi konvensi ketatanegaraan. #Liberte," lanjutnya.
Lebih lanjut, Benny menyebut hal tersebut harus segera dihentikan. Jika tidak, ia menyebut potensi adanya konvensi ketatanegaraan.
Sontak, cuitan Benny menyentil jabatan Menko Marves yang dijabat Luhut ini langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan itu sedikitnya telah mendapatkan retweet 400 kali dan 1.000 tanda suka.
Warganet juga membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat. Mulai dari kritikan sampai sentilan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Para penguasa gila jabatan, penghasil sawit tapi minyak goreng mahal, ditambah bbm ikut naik, terus dipaksa dukung 3 periode hahaha lawak banget," sentil warganet.
Baca Juga: Jadi Sorotan, Elite Demokrat Sebut Peran Luhut Kini Seperti Perdana Menteri Indonesia
"Yasudahlah pak saatnya bapak dan teman-teman bapak yang hebat itu segera bertindak. Segera ya pak sebelum segala aspek di negeri ini benar-benar dicengkram dengan tangan rakusnya dan itu hampir terjadi loh pak," desak warganet.
"Dan ini menunjukkan betapa parah dan lemahnya kinerja pengawasan anggota DPR," sentil warganet.
"Karena persepsi Jokowi presiden itu raja maka diangkatlah menko sebagai patih yang mengurus semua semaunya," tambah yang lain.
Tag
Berita Terkait
-
Jadi Sorotan, Elite Demokrat Sebut Peran Luhut Kini Seperti Perdana Menteri Indonesia
-
Ajak Dubes China Kunjungi Proyek Kereta Cepat, Luhut Minta Pembangunan Dipercepat
-
Pendukung Jokowi, Addie MS Tolak Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
-
Luhut Beberkan Pertemuannya dengan Ketum APDESI, Dukung Jokowi 3 Periode?
-
Luhut Puji Jokowi: Kita Bersyukur Tuhan Memberikan Presiden Ini
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Krisis Ekonomi Ubah Tradisi Idul Adha di Negara Ini, Harga Kurban Gila-Gilaan
-
Niat Baik Berujung Petaka! Melerai Cekcok Sopir Taksi, Pemuda di Kemayoran Malah Dikeroyok Pemabuk
-
AS Serang Iran Saat Negosiasi Damai Berjalan, Timur Tengah di Ambang Ledakan
-
10 Serangan dalam 30 Menit! Rudal-rudal Israel Tewaskan 11 Warga Lebanon
-
Tabungan Nikah Rp83 Juta Ludes! Pemilik WO Jaktim Diburu Polisi Usai Tipu Calon Manten
-
KRL Tangerang Lumpuh Sore Ini: Kereta Mogok di Tengah Jalur, Penumpang Terjebak
-
TNI Ikut Buru Begal di Jakarta, PMJ Tegaskan Penanganan Hukum Tetap di Polisi
-
Darurat Mafia Tanah, BPN Banjarbaru Dilaporkan ke Ombudsman Buntut Sengketa di Jalan Aneka Tambang
-
Lebaran di Penjara, 52 Koruptor Muslim di Rutan KPK Diizinkan Salat Iduladha dan Terima Keluarga
-
RS Pondok Indah Hingga Binus Masuk Daftar, Nekat Beroperasi Tanpa SLF