Cegah Jajanan Anak Tak Berizin dan Berbahaya, Krisdayanti Usul BPOM Anggarkan Kegiatan Sidak ke Sekolah

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menganggarkan kegiatan sidak ke sekolah-sekolah. Sidak itu bertujuan mengawasi peredaran jajanan sekolah yang tidak memiliki izin BPOM.

Usulan Krisdayanti itu disampaikan dirinya langsung kepada Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam rapat dengar pendapat siang ini.

Krisdayanti mengusulkan BPOM melalukan sidak jajanan sekolah bukan tanpa alasan. Sebab, Krisdayanti sendiri menemukan jajanan permen di salah satu sekolah yang kedapatan tidak memiliki izin BPOM pada kemasannya.

"Mohon Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memberikan anggaran khusus untuk sidak ke sekolah-sekolah bu. Karena sekolah saya itu SD Ngaglik, Batu tahun lalu masih menemukan beberapa permen yang di belakangnya masih belum ada BPOM-nya," kata Krisdayanti, Senin (4/4/2022).

Krisdayanti memandang perlu adanya sosialisasi terhadap industri-industri rumah tangga yang memproduksi jajanan anak. Sebab, ia sendiri prihatin apabila memang sampai industri rumah tangga tersebut berhenti produksi.

Karena itu bahan baku produksi jajanan anak harus benar-benar dipastikan keamanannya terjaga hingga mendapat izin BPOM.

"Artinya kami juga mau bahwa industri rumah tangga ini bisa juga tetap ngebul lah ya nuwun sewu, tetap bisa diproduksi, mereka juga masih bisa dapat pemasukan. Tapi kita akan lebih sedih kalau anak-anak kita mengonsumsi makanan yang mengandung hal-hal yang berbahaya di dalam ingredient-nya," tutur Krisdayanti.

Karena itu, Krisdayanti sangat berharap BPOM dapat merealisasikan usulannya tersebut untuk kehiatan sidak ke sekolah. Nantinya, menurut Krisdayanti, BPOM bisa melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologj untuk mengawasi sekolah-sekolah.

"Jadi saya berharap BPOM bisa menganggarkan sidak ke sekolah-sekolah. Lalu (jika) masih ada yang melanggar langsung ditegur agar pihak sekolahnya bisa ya mungkin dilaporkan langsung ke Mendikbud bisa juga seperti itu, saya rasa lebih efektif dan efisien ibu," tandas Krisdayanti.

Baca Juga: Rapat dengan PB IDI Sore Ini, Komisi IX DPR akan Bahas Isu Pemecatan Dokter Terawan