PDIP Usul Jokowi Pecat Menteri yang Bicara 3 Periode, Refly Harun Colek Luhut

Suara.com - PDIP sempat mengusulkan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi memecat menteri yang masih berbicara mengenai isu penundaan pemilu atau masa jabatan presiden 3 periode. Hal ini mendapatkan tanggapan menohok dari Refly Harun.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Pakar Hukum Tata Negara ini langsung mencolek Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia meminta Luhut siap-siap jika dipecat oleh Presiden Jokowi.

Menurut Refly, sikap PDIP  dinilai semakin kencang terkait wacana penundaan pemilu. Ia pun meminta agar Luhut waspada dan tidak berbicara perpanjangan masa jabatan presiden lagi.

"PDIP ini makin kencang juga. Jadi, hati-hati Luhut Binsar Pandjaitan," sentil Refly dari kanal YouTube resminya, Kamis (7/4/2022).

Tak cuma Luhut, Refly juga menyentil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya. Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Refly, sejumlah menteri itu perlu waspada setelah sebelumnya sempat menyinggung soal wacana tersebut. Terlepas dari itu, ia turut mempertanyakan apakah Jokowi benar-benar bisa memecat menterinya.

"Apa bisa Jokowi memecat mereka? Ya, kita belum tahu," kata Refly.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dengan tegas melarang jajaran menterinya berbicara tentang wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. 

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Anggap Pembangkangan, PDIP Usul Jokowi Pecat Menteri yang Masih Bicara Presiden 3 Periode

Perintah Presiden Jokowi itu sendiri tak luput dari pengamatan Refly. Ia menilai Jokowi hanya menyebut soal  "penundaan" dan "perpanjangan", tanpa menjelaskan maksud dari kata itu.

Karena itu, Presiden Jokowi dinilai masih belum tegas dalam menyikapi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tidak jelas maksud dari penundaan dan perpanjangan itu apa. Jokowi juga tak tegas apakah dia berminat untuk menjabat tiga periode atau tidak," tandasnya.