Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding juru bicara PSI Sigit Widodo telah berbagi kaus kampanye kepada pemudik. Tudingan itu langsung ditanggapi dengan tegas oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sigit sebelumnya menilai Anies telah memanfatakan program mudik sebagai sarana berkampanye. Bahkan Anies juga disangka telah membagi-bagikan kaus bertuliskan Anies Presiden Indonesia.
Sigit Widodo juga menyebut program bagi pemudik yang dilakukan Anies itu menggunakan uang rakyat. Ia pun menuntut klarifikasi mengenai dugaan Anies bagi-bagi kaus kampanye.
Mengenai hal itu, Riza Patria membantah keras jika Anies membagikan kaus “Anies Presiden Indonesia” kepada pemudik. Ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak mungkin berpolitik praktis apalagi secara terang-terangan.
“Ya, jelas bukan. Tidak ada, pemprov tidak berpolitik praktis. Pemprov mana pun sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah berpolitik praktis,” ujar Patria di Balai Kota DKI, Kamis (28/4/2022).
Lebih lanjut, Riza Patria menjelaskan program mudik gratis merupakan program rutin yang digelar setiap tahun untuk memfasilitasi warga pulang kampung.
Program itu dilakukan pemerintah murni untuk membantu warga kembali ke kampung tanpa mengeluarkan biaya.
Karena itu, Riza Patria berpesan mengenai kaus kampanye yang ditudingkan, sebaiknya tidak dipermasalahkan lagi. Menurutnya, bisa saja orang yang memakai kaus bergambar a atau b hanya kebetulan.
“Kalau ada orang yang kebetulan pakai baju a baju b itu enggak usah terlalu diributkan. Bisa saja itu baju yang lain juga tidak dimaksudkan dikoordinir,” jelasnya.
Baca Juga: Disiapkan Buat Maju Pilgub DKI 2024, Riza Patria: Itu Sesuatu yang Biasa Saja
Sebelumnya, Juru Bicara PSI menuding Gubernur Anies membagi-bagikan kaus bertuliskan “Anies Presiden Indonesia” kepada pemudik.
Menurutnya, program Pemprov yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) jangan sampai diwarnai dengan nuansa politik.
“Itu kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan uang rakyat Rp 13,7 miliar dana APBD,” cuit Sigit Widodo.
Tag
Berita Terkait
-
Disiapkan Buat Maju Pilgub DKI 2024, Riza Patria: Itu Sesuatu yang Biasa Saja
-
Muncul Cuitan Bandingkan Stadion Jatidiri dengan JIS, Warganet Sentil Ganjar Pranowo
-
Soroti Pemudik Pakai Kaus Anies Presiden Indonesia, PDIP: Cerdas Memanfaatkan Situasi Tapi Tak Beretika
-
Tak Terima Baliho Anies Baswedan Mejeng di Surabaya, Pemuda Ini Murka: Supaya Apa Hah?
-
Misteri Paket yang Dibagikan Anies Baswedan, Sempat Disangka Kaus Kampanye
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut