Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding juru bicara PSI Sigit Widodo telah berbagi kaus kampanye kepada pemudik. Tudingan itu langsung ditanggapi dengan tegas oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sigit sebelumnya menilai Anies telah memanfatakan program mudik sebagai sarana berkampanye. Bahkan Anies juga disangka telah membagi-bagikan kaus bertuliskan Anies Presiden Indonesia.
Sigit Widodo juga menyebut program bagi pemudik yang dilakukan Anies itu menggunakan uang rakyat. Ia pun menuntut klarifikasi mengenai dugaan Anies bagi-bagi kaus kampanye.
Mengenai hal itu, Riza Patria membantah keras jika Anies membagikan kaus “Anies Presiden Indonesia” kepada pemudik. Ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak mungkin berpolitik praktis apalagi secara terang-terangan.
“Ya, jelas bukan. Tidak ada, pemprov tidak berpolitik praktis. Pemprov mana pun sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah berpolitik praktis,” ujar Patria di Balai Kota DKI, Kamis (28/4/2022).
Lebih lanjut, Riza Patria menjelaskan program mudik gratis merupakan program rutin yang digelar setiap tahun untuk memfasilitasi warga pulang kampung.
Program itu dilakukan pemerintah murni untuk membantu warga kembali ke kampung tanpa mengeluarkan biaya.
Karena itu, Riza Patria berpesan mengenai kaus kampanye yang ditudingkan, sebaiknya tidak dipermasalahkan lagi. Menurutnya, bisa saja orang yang memakai kaus bergambar a atau b hanya kebetulan.
“Kalau ada orang yang kebetulan pakai baju a baju b itu enggak usah terlalu diributkan. Bisa saja itu baju yang lain juga tidak dimaksudkan dikoordinir,” jelasnya.
Baca Juga: Disiapkan Buat Maju Pilgub DKI 2024, Riza Patria: Itu Sesuatu yang Biasa Saja
Sebelumnya, Juru Bicara PSI menuding Gubernur Anies membagi-bagikan kaus bertuliskan “Anies Presiden Indonesia” kepada pemudik.
Menurutnya, program Pemprov yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) jangan sampai diwarnai dengan nuansa politik.
“Itu kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan uang rakyat Rp 13,7 miliar dana APBD,” cuit Sigit Widodo.
Tag
Berita Terkait
-
Disiapkan Buat Maju Pilgub DKI 2024, Riza Patria: Itu Sesuatu yang Biasa Saja
-
Muncul Cuitan Bandingkan Stadion Jatidiri dengan JIS, Warganet Sentil Ganjar Pranowo
-
Soroti Pemudik Pakai Kaus Anies Presiden Indonesia, PDIP: Cerdas Memanfaatkan Situasi Tapi Tak Beretika
-
Tak Terima Baliho Anies Baswedan Mejeng di Surabaya, Pemuda Ini Murka: Supaya Apa Hah?
-
Misteri Paket yang Dibagikan Anies Baswedan, Sempat Disangka Kaus Kampanye
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional