- Mahfud MD mengecam Dwi Tyas yang bangga anaknya menjadi WNA setelah menikmati fasilitas negara, menunjukkan kekecewaan mendalam.
- Mahfud MD mendukung sanksi seperti pencabutan beasiswa dan *blacklist* bagi Dwi Tyas atas pernyataan yang dianggap melecehkan Indonesia.
- Mahfud MD mengingatkan pemerintah bahwa sikap Dwi Tyas dapat merefleksikan kegagalan negara mengayomi rakyatnya dari masalah birokrasi dan hukum.
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait viralnya seorang ibu muda, Dwi Sasetyaningtyas (Dwi Tyas), yang secara terang-terangan menyatakan kebanggaannya atas status kewarganegaraan anaknya yang menjadi Warga Negara Asing (WNA).
Pernyataan Dwi yang menyebut, “Cukup saya saja yang jadi WNI, anak saya tidak usah,” memicu reaksi keras dari publik, termasuk dari Mahfud MD. Tokoh hukum tata negara itu mengaku marah dan kecewa atas sikap tersebut, terlebih karena Dwi Tyas dinilai telah banyak menikmati fasilitas negara, termasuk pendidikan.
“Ketika saya mendengar itu, saya ikut marah. Sebagai warga negara Indonesia yang telah mencicipi nikmatnya Indonesia ini, bisa bersekolah, lalu dia melecehkan Indonesia di depan publik dengan begitu parah. Itu sangat menyakitkan bagi kita,” ujar Mahfud MD dalam sebuah tayangan bincang-bincang baru-baru ini.
Ia kembali menegaskan kemarahannya dalam pernyataan lain. “Pertama ketika saya mendengar itu saya ikut marah tentu saja ya sebagai warga negara Indonesia yang telah mencicipi nikmatnya Indonesia ini sesudah merdeka sehingga bisa menyekolahkan orang juga. Saya mendengar itu marah dan itu bertentangan dengan prinsip yang sering kita nyatakan di forum ini selalu jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” ujar Mahfud MD dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (25/2/2026).
Mahfud MD, yang kerap menggaungkan pesan “Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” menilai sikap emosional Dwi Tyas sangat keliru dan bertentangan dengan prinsip nasionalisme. Ia bahkan secara tegas mendukung wacana pemberian sanksi kepada yang bersangkutan.
“Kita salahkanlah Dwi Tyas itu mengatakan gitu. Cabut beasiswanya suruh ganti, saya setuju blacklist,” tegasnya.
Meski mengecam tindakan Dwi Tyas, Mahfud MD mengingatkan publik dan penyelenggara negara agar tidak sekadar meluapkan kemarahan. Ia menilai fenomena memudarnya rasa cinta Tanah Air juga bisa menjadi cerminan kegagalan negara dalam mengayomi rakyatnya.
Mahfud menyebut, sikap Dwi Tyas tak lepas dari rasa putus asa terhadap kondisi birokrasi dan hukum di Indonesia. Pemerintah, menurutnya, dinilai semakin kebal terhadap kritik dan enggan melakukan perbaikan.
“Kita juga harus sadar dirilah. Pemerintah pengelola negara ini kan dia katakan kenapa dia melakukan itu? Karena perkembangan terakhir nampaknya membuat putus asa,” ungkapnya.
Baca Juga: Berapa Gaji Arya Iwantoro di Inggris? Setuju Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Ia kemudian menjabarkan berbagai realitas yang kerap dihadapi masyarakat, mulai dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan, maraknya praktik pemerasan, hingga persoalan penegakan hukum, di mana putusan pengadilan yang sudah inkrah masih dapat dipermainkan.
“Kesetiaan kepada republik ini akan luntur, rasa cinta kepada bangsa ini akan menjadi hilang secara pelan-pelan kalau negara ini tidak mampu mengayomi rakyatnya, memfasilitasi rakyatnya untuk menikmati hak-hak hidupnya secara wajar sesuai dengan yang tersedia di Indonesia,” paparnya.
Di sisi lain, Mahfud juga mengakui bahwa secara rekam jejak, Dwi Tyas merupakan sosok yang cerdas dan kerap menyampaikan kritik serta solusi konstruktif untuk Indonesia melalui media sosialnya.
“Instagram atau medsos yang digawangi sendiri oleh Dwi Tyas ini bagus-bagus kok, kalau kita untuk Indonesia kan bagus-bagus kecintaannya kepada Indonesia tinggi,” jelasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
Terkini
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng
-
Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji
-
Kerusuhan Meksiko Disorot, Pemerintah Diminta Lindungi WNI dan Waspadai Ancaman Narkoba ke Indonesia
-
BEM se-DIY Gelar Aksi Damai di Malioboro, 400 Personel Polisi Siaga Humanis
-
DPR Sebut Tragedi di Kawasan IMIP Alarm Nasional, Desak Evaluasi Total Tata Kelola Lingkungan
-
Desakan Tarik Brimob dari Pengamanan Sipil Menguat, Polri: Ini Ulah Individu, Bukan Struktural
-
Karier Alex Noerdin: Dari Anak Tentara Hingga Gubernur Sumsel
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Polisi Ungkap Jaringan TPPO Jual Beli Bayi Lintas Daerah, Beroperasi dari Jakarta hingga Papua