Menkes Akui Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Super Mahal, Sebut di Luar Negeri Justru Digaji

Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui biaya pendidikan dokter spesialis di Indonesia sangat mahal, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab jumlah dokter spesialis di Tanah Air masih terbatas.

“Pendidikan spesialis itu super mahal, terutama di Indonesia. Ratusan juta bahkan miliaran yang harus dikeluarkan,” ujar Budi saat memberikan sambutan dalam acara orientasi pusat Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, struktur pembiayaan yang tinggi membuat akses pendidikan dokter spesialis semakin sempit dan hanya dapat dijangkau kalangan tertentu.

Budi membandingkan kondisi di Indonesia dengan praktik di berbagai negara lain. Ia menyebut, secara umum pendidikan dokter spesialis di dunia tidak memungut uang kuliah seperti di Indonesia.

“Di seluruh dunia tidak ada pendidikan dokter spesialis yang harus bayar uang kuliah. Dokter spesialis itu dibayar gajinya,” katanya.

Perbedaan sistem ini, lanjut dia, menjadi hal mendasar yang perlu dibenahi. Jika biaya pendidikan terus mahal dan cenderung naik setiap tahun, maka kesempatan menjadi dokter spesialis akan semakin terbatas.

Budi menilai mahalnya pendidikan juga berpotensi menjadikan profesi dokter spesialis hanya bisa diakses oleh kelompok masyarakat tertentu.

“Ini akan membatasi bahwa sekolah dokter spesialis hanya untuk orang-orang kaya, hanya untuk orang-orang privileged tertentu, atau keluarga yang memang sudah punya latar belakang mampu,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini juga mempertegas alasan jumlah dokter spesialis di Indonesia masih sedikit dibanding kebutuhan nasional.

Baca Juga: Kasta Takjil Buka Puasa Versi Menkes, Es Buah dan Gorengan Masuk Kategori Ini

Karena itu, pemerintah mendorong reformasi melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based). Skema ini dirancang agar pembiayaan tidak lagi menjadi penghalang utama, sekaligus untuk memastikan dokter yang dididik sesuai dengan kebutuhan layanan di daerah.

Dengan perubahan struktur pendidikan dan pembiayaan tersebut, pemerintah berharap akses menjadi dokter spesialis lebih adil dan tidak lagi didominasi faktor kemampuan ekonomi.