- Jaksa Agung tetap tuntut Marcella dan Ariyanto 17 tahun penjara atas suap dan TPPU di PN Tipikor Jakarta Pusat.
- Jaksa menduga penghasilan resmi Marcella Rp4,89 M (2021-2025) tidak sebanding transaksi besar valas.
- Terdakwa diduga menyamarkan asal harta melalui penukaran uang besar di *money changer* menggunakan nama lain.
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung membacakan tanggapan atas nota pembelaan terdakwa Marcella Santoso dan suaminya, Ariyanto Bakri.
Dalam tanggapannya, penuntut umum tetap pada tuntutannya, yakni meminta majelis hakim agar Marcella dan Ariyanto dihukum 17 tahun penjara terkait perkara dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam vonis lepas perkara korupsi minyak goreng.
Hal tersebut disampaikan jaksa saat membacakan replik di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
Jaksa menyatakan bahwa Marcella Santoso sejak tahun 2021 hingga 2025 tidak memiliki sumber penghasilan lain selain gaji resmi yang diterimanya setiap bulan.
Penghasilan tersebut disinyalir berasal dari dua entitas, yakni AALF dengan kisaran gaji Rp21–43,5 juta per bulan, serta PT Menara Justisia Persada dengan kisaran Rp50–90 juta per bulan.
Berdasarkan perhitungan pada rentang waktu 2021 hingga 2025, jaksa menyebut total akumulasi penghasilan resmi Marcella Santoso selama periode tersebut mencapai sekitar Rp4.898.500.000.
"AALF dan PT Menara Justisia Persada dari tahun 2021 sampai tahun 2025 berdasarkan laporan keuangan mencatatkan kerugian," kata jaksa, Rabu.
Di persidangan, jaksa juga menyebutkan bahwa seluruh transaksi penukaran mata uang asing milik terdakwa Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri dilakukan di money changer.
Sementara itu, terdakwa tidak memiliki penghasilan selain gaji yang diterima dari AALF dan PT Menara Justisia Persada dengan menggunakan mata uang rupiah.
Baca Juga: KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
Namun, Marcella melakukan penukaran uang pada beberapa money changer, baik dalam bentuk mata uang asing ke rupiah maupun sebaliknya, dengan jumlah besar yang tidak sesuai dengan penghasilan gaji yang diterima terdakwa.
"Selain itu terdakwa menggunakan nama sendiri atau nama orang lain dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut," ujar jaksa.
Jaksa tetap berkesimpulan pada tuntutannya yang telah dibacakan pada Rabu (18/2) lalu. Jaksa memohon agar majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi dari Marcella maupun penasihat hukumnya.
"Serta memohon agar majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi dari Terdakwa Marcella Santoso maupun penasihat hukumnya," tegas jaksa.
Permohonan serupa juga disampaikan jaksa terhadap terdakwa Ariyanto Bakri.
Berita Terkait
-
KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
-
Pedagang Pasar Bilang Harga MinyaKita Tak Pernah Rp 15.700/Liter
-
Tak Hadir Hari Ini, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya di Kasus Suap DJKA
-
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus DJKA
-
Skandal eFishery: Menanti Ketegasan Hakim di Tengah Lumpuhnya Regulasi Digital
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja