LHKPN Tembus Rp12 Miliar, Walkot Ambon Tersangka Suap Pembangunan Minimarket Tercatat Tak Punya Mobil

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah mengeluarkan status tersangka terhadap Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. KPK kekinian tengah mengusut kasus dugaan suap pemberian izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020.

Terkait status tersangka itu, Walkot Richard ternyata memiliki harta kekayaan mencapai Rp12.495.832.265. Hal itu berdasarkan laporan LHKPN Richard yang disetor ke KPK pada tahun 2020 lalu. 

Rincian harta kekayaan Walkot Richard dari kepemilikan tanah dan bangunan mencapai Rp4.085.000.000. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Kota Ambon.

Kemudian, harta bergerak lainnya yang dimiliki Richard mencapai Rp132.000.000. Untuk kas dan setara kas Rp8.278.832.265. Richard juga tercatat tidak memiliki alat transportasi maupun mesin. Dengan demikian dari hasil catatan LHKPN itu, total kekayaan Walkot Richard mencapai Rp 12.495.832.265.

Ditetapkan Tersangka

KPK sebelumnya telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi mengatakan kasus yang tengah disidik terkait kasus dugaan suap pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon Tahun 2020.

"Benar, saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dalam perkara tersebut," ujar Ali saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (12/5/2022).

Namun demikian, Ali menyebut KPK belum bersedia memberikan informasi secara lengkap terkait siapa saja tersangka dalam kasus tersebut. Termasuk kata dia perihal dengan konstruksi perkara ini.

Baca Juga: Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

"Untuk informasi lengkap perihal, siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan uraian pasal yang disangkakan belum dapat kami sampaikan dengan detail," papar Ali.

Ali menuturkan sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini, bahwa pengumuman dan penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penangkapan atau penahanan tersangka.

Surat Cekal ke Luar Negeri

Meski begitu, KPK telah mengirimkan surat pencekalan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen) Kemenkumham terhadap tiga orang dalam pengusutan kasus dugaan suap di Ambon tahun 2020. Ketiga orang tersebut di antaranya inisial RL, A, dan AEH. Adapun dugaan inisial RL yang dilarang ke luar negeri merupakan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy.

"Saat ini KPK juga telah meminta pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melakukan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini," kata Ali. 

Ali menjelaskan alasan melakukan pencekalan terhadap pihak-pihak tersebut untuk memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi di Ambon tahun 2020 tidak terhambat. Sehingga, pihak-pihak yang dimintai keterangan dapat penuhi panggilan KPK.

"Pencekalan ini diperlukan agar ketika dibutuhkan keterangannya para pihak ini ada di dalam negeri dan hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK."