Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang kerap disebut DPR RI saat ini memiliki berbagai proyek yang bernilai fantastis. Namun, sejumlah proyek fantastis DPR tersebut menuai kontroversi beberapa pihak. Kontroversi tersebut muncul lantaran memakan anggaran yang cukup besar untuk sesuatu yang tidak darurat. Berikut daftar proyek fantastis DPR:
1. Pengadaan Gorden Rumah Dinas
Program pengadaan gorden tersebut ditaksir mencapai 43.5 Miliar rupiah. Adanya proyek tersebut pun menimbulkan polemik selama kurang lebih dua bulan. Setelah itu, proyek tersebut akhirnya dibatalkan.
"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," kata Dasco selaku Wakil Ketua DPR di Kompleks Parlemen.
Anggaran gorden tersebut ternyata mencapai 48 Miliar rupiah. Anggaran tersebut untuk 505 unit rumah dinas DPR. Setiap rumah akan mendapatkan 11 pasang gorden yang dipasang di ruang tamu, pintu, jendela ruang keluarga, dan lain sebagainya.
"Rp 48 miliar itu bukan Rp 48 miliar itu adalah gorden dalam 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta
Pengecatan Dome atau Kubah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura DPR RI yang mencapai Rp 4 Miliar. Proyek tersebut membutuhkan anggaran hingga miliaran.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan ihwal pengecatan dome di Gedung Nusantara atau gedung kura-kura di Kompleks Parlemen Senayan yang menggelontorkan dana Rp 4,5 miliar.
Baca Juga: Perbandingan Gaji Pejabat Negara: Benarkah DPR Lebih Tinggi dari Presiden?
Ia menegaskan pengecatan itu bukan sekadar pengecatan melainkan waterproofing.
"Soal kronologi pengecatan dome gedung DPR, Nusantara. Sebenarnya bukan pengecatan lebih pasnya waterproofing," kata Indra di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/5/2022).
3. Pengaspalan Rp 11 Miliar
Pada bulan Maret 2022, Pemerintah diketahui telah menganggarkan uang senilai 11 Miliar untuk pengaspalan di Jalan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dikutip dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan pelapisan aspal hotmix di area Kompleks DPRI RI senilai 11 Miliar yang diambil dari dana APBN.
Rencana ini merupakan bagian dari persiapan DPR dalam G20 atau P20 pada awal Oktober 2022. Selain pengaspalan, pintu gerbang hingga jalan di kompleks tersebut juga akan dirapikan karena sebagai bentuk penyambutan ketua Parlemen dunia yang hadir dalam pertemuan P20.
"Pada awal Oktober itu akan hadir sekitar 40 ketua parlemen dunia hadir di sini. Untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan," kata Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR RI dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen. Pengaspalan tersebut dilakukan karena karena banyak jalan yang sudah rusak dan berlubang.
Tag
Berita Terkait
-
5 Fakta DPR Batal Beli Gorden Demi Rakyat, Kini Anggarkan Rp 55 M Buat Lift
-
Tok! MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno
-
Perbandingan Gaji Pejabat Negara: Benarkah DPR Lebih Tinggi dari Presiden?
-
Pelarangan UAS Masuk Singapura Dianggap Legislator PKS sebagai Ekspresi Islamofobia
-
Ustaz Abdul Somad Dideportasi Diduga Sebarkan Ajaran Ekstrimis, Fadli Zon: Singapura Terpapar Islamofobia
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!