Perintah Jokowi, Pemerintah Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah

Suara.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memberantas mafia tanah yang masih merajalela. Atas perintah itu, jajaran Jokowi sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyelesaikan permasalahan tanah dengan melibatkan mafia.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan kalau tim khusus yang dibuat itu terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi juga bakal dilibatkan dalam tim khusus itu.

"Kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti," kata Mahfud usai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Mahfud menerangkan bahwa dalam rapat terbatas itu dibahas soal permasalahan tanah. Menurutnya, saat ini masih ada mafia tanah yang tidak memiliki hak atas tanah tetapi tiba-tiba menang di pengadilan hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

"Padahal itu tanah negara, tanah rakyat," ucapnya.

Karena kondisi tersebut, pemerintah akhirnya bakal berlaku tegas untuk melakukan penyidikan bahkan untuk putusan pengadilan yang sudah inkrah sekalipun.

"Ini kan katanya mafia tanah. mafia tanah ini supaya tidak beroperasi terus merampas tanah negara, tanah rakyat," tuturnya.

"Orang enggak pernah menjual tanahnya tiba-tiba sudah dimiliki orang lain ketika ditanyakan, disuruh menggugat ke pengadilan, ketika di pengadilan dikalahkan, itu yang banyak (terjadi)," sambung Mahfud.

Sebelumnua Presiden Jokowi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Ia pun mengingatkan jajaran Polri untuk tak ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada.

Baca Juga: Mahfud MD Janji Akan Tuntaskan Persoalan Mafia Tanah

"Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada, jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut," ujar Jokowi dalam sambutan penyerahan sertifikat redistrubusi tanah objek Reforma Agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).

Ia berharap jajaran Polri memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas.