Suara.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyarankan DPR dan Pemerintah membuat satu badan yang bertanggung jawab terhadap penindakan pelanggaran hukum lingkungan dan membuat undang-undang (UU) perubahan iklim.
"Kalau DPR mau menurunkan risiko bencana di Indonesia, syaratnya satu, kita ada UU Perubahan Iklim, kedua kita ini harus ada komisi khusus penegak hukum lingkungan dan sumber daya alam (SDA)," kata Zenzi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Menurut Zensi, kedua syarat tersebut diperlukan untuk memitigasi bencana akibat ulah manusia yang terjadi di seluruh muka bumi, yaitu perubahan iklim. Selain itu, lanjutnya, sebagian besar bencana di Indonesia, seperti asap dan banjir bandang, terjadi akibat kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA.
"Sebagian besar banjir bandang di Indonesia terjadi karena deforestasi atau penebangan hutan. DPR seharusnya mengkaji ulang produk legislasi yang bisa memicu terjadinya bencana," tambahnya.
Dia menyebutkan tiga fakta geografis yang membuat Indonesia harus berhadapan dengan risiko bencana, yakni ring of fire, negara kepulauan, dan daerah hutan tropis.
Menurutnya, Indonesia pasti akan berhadapan dengan gempa vulkanik maupun tektonik. Bencana itu bisa menjadi bukan bencana ketika mampu dimitigasi dengan baik.
Ia mencontohkan wilayah zona merah tsunami, yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembangunan, berpotensi risiko bencana karena ternyata banyak terjadi pembangunan yang berdampak besar pada masyarakat.
"Korban yang muncul ke depan bukan saja karena dipengaruhi kepastian adanya gempa, tetapi juga oleh kesalahan kebijakan dan regulasi," ucapnya.
Zenzi juga mengatakan bencana yang bisa saja tidak terjadi di Indonesia berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, kekeringan, ataupun asap. Akan tetapi, perubahan iklim mengakibatkan Indonesia menjadi rentan dengan bencana-bencana tersebut.
Baca Juga: Pesan Bobby Nasution ke Pramuka: Apa yang Menjadi Pemicu Bencana Harus Kita Jauhi
"Perubahan iklim sebagai salah satu faktor yang memengaruhi bencana hidrometeorologi. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai risiko besar dengan perubahan iklim," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pentingnya mitigasi bencana bagi wilayah Indonesia yang rawan dilanda bencana alam.
"Mitigasi bencana ini sangat penting dilakukan untuk keselamatan seluruh warga. Walaupun ada bencana yang tak bisa dihindari seperti gempa bumi; namun dengan mitigasi bencana yang maksimal, dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin," ujar Puan. [Antara]
Berita Terkait
-
Tak Semua Huntap di Daerah Bencana Sumatera Rampung Sebelum Lebaran
-
Polisi Turun Tangan Dalami Kasus Relawan Diteror Bangkai Anjing Tanpa Kepala di Aceh Tamiang
-
Gunung Semeru Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 600 Meter
-
Makassar Dikepung Banjir, 545 Warga Terpaksa Mengungsi
-
Martin Manurung Minta Kebijakan Tegas untuk Wilayah Paling Parah Terdampak Bencana
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Buruh Bersatu Desak Reformasi Total SJSN, Soroti Rendahnya Perlindungan Pekerja
-
Gus Ipul: 869 Ribu Peserta BPJS PBI Aktif Kembali
-
Riva Siahaan Dinilai Tak Nikmati Uang Korupsi: Hakim Bebaskan Uang Pengganti, Blokir Rekening Dibuka
-
Jakarta Darurat Lapangan Padel 'Bodong', 185 Bangunan Tak Berizin Terancam Ditertibkan Satpol PP
-
Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak: Eks Dirut Pertamina International Shipping Dihukum 9 Tahun Penjara
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai