Suara.com - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi menyarankan DPR dan Pemerintah membuat satu badan yang bertanggung jawab terhadap penindakan pelanggaran hukum lingkungan dan membuat undang-undang (UU) perubahan iklim.
"Kalau DPR mau menurunkan risiko bencana di Indonesia, syaratnya satu, kita ada UU Perubahan Iklim, kedua kita ini harus ada komisi khusus penegak hukum lingkungan dan sumber daya alam (SDA)," kata Zenzi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Menurut Zensi, kedua syarat tersebut diperlukan untuk memitigasi bencana akibat ulah manusia yang terjadi di seluruh muka bumi, yaitu perubahan iklim. Selain itu, lanjutnya, sebagian besar bencana di Indonesia, seperti asap dan banjir bandang, terjadi akibat kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA.
"Sebagian besar banjir bandang di Indonesia terjadi karena deforestasi atau penebangan hutan. DPR seharusnya mengkaji ulang produk legislasi yang bisa memicu terjadinya bencana," tambahnya.
Dia menyebutkan tiga fakta geografis yang membuat Indonesia harus berhadapan dengan risiko bencana, yakni ring of fire, negara kepulauan, dan daerah hutan tropis.
Menurutnya, Indonesia pasti akan berhadapan dengan gempa vulkanik maupun tektonik. Bencana itu bisa menjadi bukan bencana ketika mampu dimitigasi dengan baik.
Ia mencontohkan wilayah zona merah tsunami, yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembangunan, berpotensi risiko bencana karena ternyata banyak terjadi pembangunan yang berdampak besar pada masyarakat.
"Korban yang muncul ke depan bukan saja karena dipengaruhi kepastian adanya gempa, tetapi juga oleh kesalahan kebijakan dan regulasi," ucapnya.
Zenzi juga mengatakan bencana yang bisa saja tidak terjadi di Indonesia berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, kekeringan, ataupun asap. Akan tetapi, perubahan iklim mengakibatkan Indonesia menjadi rentan dengan bencana-bencana tersebut.
Baca Juga: Pesan Bobby Nasution ke Pramuka: Apa yang Menjadi Pemicu Bencana Harus Kita Jauhi
"Perubahan iklim sebagai salah satu faktor yang memengaruhi bencana hidrometeorologi. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai risiko besar dengan perubahan iklim," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pentingnya mitigasi bencana bagi wilayah Indonesia yang rawan dilanda bencana alam.
"Mitigasi bencana ini sangat penting dilakukan untuk keselamatan seluruh warga. Walaupun ada bencana yang tak bisa dihindari seperti gempa bumi; namun dengan mitigasi bencana yang maksimal, dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin," ujar Puan. [Antara]
Berita Terkait
-
Bahlil Lahadalia Digugat ke PTUN, Kebijakan Listrik Nasional Dinilai Ugal-ugalan dan Abaikan Daerah
-
Risiko Bencana Alam, Bupati dan Wali Kota Jabar Diminta Hentikan Pembangunan di Hutan & Perkebunan
-
Potret Terkini Lumpur Lapindo di Usia 20 Tahun Bencana
-
Bencana Bukan Sekadar Takdir: Bagaimana Pemuka Agama Lintas Iman Menafsir Ulang 'Dosa Ekologis'?
-
Jembatan dan Sekolah Masih Jadi PR, Muzakir Manaf Buka-bukaan Soal Kondisi Terkini Aceh Pascabencana
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
Terkini
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Mayoritas Keluarga Penerima MBG Tinggal dengan Perokok, Kemenkes Khawatir Manfaat Program Tergerus
-
Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Tasikmalaya Masuk Tahap Tiga
-
Cukup Sekali Cerita! Pemerintah Janji Respons 1x24 Jam Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak
-
Deretan Ulah Oknum TNI Disorot! Desakan Kembalikan Militer ke Fungsi Pertahanan Menguat
-
Trump Ancam Kalau Ada Tentara AS Tewas, Perang Lagi dengan Iran
-
Gencatan Senjata, Menhan Katz: Pasukan Israel Tetap di Lebanon
-
Bawa Jasa Internasional ke Ruang Sidang, Pengacara Anggota BAIS Sebut Kliennya Bukan Kriminal Tulen
-
Menteri Imipas Buka Akses Data untuk KPK Usut Kasus Silmy Karim Cs
-
Tak Punya Dealer dan Bengkel Aktif, Pengadaan Motor Listrik BGN Tidak Penuhi Syarat