Kasus Suap Izin Apartemen Eks Walkot Haryadi Suyuti, KPK Buka Peluang Panggil PJ Walkot Yogyakarta Sumadi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan Pejabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, terkait kasus suap yang kini menjerat eks Walkot, Haryadi Suyuti terkait izin pembangunan apartemen sebagai tersangka.

"Tentu berbagai informasi itu akan didalami dalam proses penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/6/2022).

Meski begitu, Alex belum mengetahui apakah PJ Walkot Yogyakarta Sumadi tahu permainan kotor Haryadi Suyuti. Lantara, Haryadi baru lengser dari jabatannya pada 22 Mei lalu.

"Sejauh ini kami belum mendapatkan apakah PJ (Sumadi) itu mengetahui atau tidak tapi rasanya baru satu minggu ya, mungkin nggak tahu juga ini kan prosesnya tahun 2019 proses perizinan ini sampai tahun 2022," ucap Alex.

Menurutnya izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro milik PT. Summarecon Agung (SA) ketika Haryadi Suyuti menjabat. Maka itu, untuk proses lebih lanjut, kata Alex, biarkan penyidik antirasuah bekerja terlebih dahulu.

"Bahkan perizinan itu juga diterbitkan ketika yang bersangkutan masih menjabat bukan diterbitkan oleh atau pada eranya pada saat PJ itu dilantik," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Haryadi bersama tiga tersangka lain. Mereka yakni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH) dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Sedangkan, tersangka pemberi suap Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono (ON).

Kasus ini berawal terkait permintaan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh Oon Nusihono dengan mendirikan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.

Baca Juga: Kemas Uang 27.258 Ribu Dolar AS di Goodie Bag, Begini Kronologi KPK OTT Eks Walkot Yogyakarta Dkk

Diketahui wilayah itu merupakan masuk dalam Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.

Sehingga, Haryadi Suyuti menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan tersangka Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal sehingga izin bangunan dapat diterbitkan.

Selama proses penerbitan izin tersebut sejak 2019 sampai 2021, setidaknya Haryadi menerima uang secara bertahap dengan nilai Rp50 juta. Uang itu diberikan Oon melalui tangan kanan Haryadi yakni Tri Yanto Budi.

Dalam OTT pun tim satgas KPK menyita uang mencapai 27.258 ribu dolar Amerika Serikat di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta. Uang itu berasal dari tersangka Oon untuk diberikan kepada Haryadi.

"Untuk proses penyidikan dapat efektif, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama sampai dengan 22 Juni 2022,"

Haryadi Suyuti akan ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Sementara, untuk Nurwidhihartana ditahan di Polres Jakarta Pusat.