Suara.com - Dunia kerja kemungkinan akan berubah bagi jutaan pekerja di Australia. Pemerintahan baru Partai Buruh telah menjanjikan adanya transformasi besar, termasuk menaikkan gaji pekerja.
"Perubahannya mungkin akan sangat besar," kata Dr Giuseppe Carabetta, dosen University of Sydney.
"Ini perubahan dari segala aspek, mulai dari keamanan pekerjaan, kesenjangan upah karena gender, menangani masalah seperti kontrak tetap dan sistem tawar-menawar perusahaan," katanya kepada ABC News.
Pekerjaan dan kehidupan yang tidak pasti
Narasi perubahan yang bertujuan agar kepastian kerja lebih terjamin disambut baik oleh Janine Saligari, seorang pekerja tidak tetap.
"Sulit sekali," ujar Janine tentang pekerjaannya.
"[Kondisi pekerjaan saya] menyulitkan dalam hal waktu, uang, dan anggaran rumah tangga. Sangat membuat stress."
Janine menekuni sebagian besar kariernya di bidang layanan masyarakat, di mana dia bekerja dengan perempuan, pencari suaka, dan orang-orang berlatar belakang migran.
Pekerjaan ini membuatnya merasa senang, namun Janine harus berhadapan dengan posisi yang tidak pasti, yaitu kontrak jangka pendek serta penempatan sementara yang tidak memberikan cuti, gaji saat berlibur, dan dana pensiun yang cukup.
Namun dia sudah memiliki posisi yang terbilang stabil di Melbourne di mana kondisinya lebih melegakan daripada sebelumnya.
Baca Juga: Kunjungan PM Anthony Albanese: Sepenting Apa Posisi Indonesia Bagi Australia?
"Biasanya saya harus membayar tagihan dan melakukan banyak perencanaan demi punya tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membayar uang sekolah anak," katanya.
Janine ingin agar pekerja lain sepertinya bisa memiliki jaminan kerja yang lebih baik sehingga dapat membuat perencanaan jangka panjang.
"Supaya mereka bisa berpikir untuk membeli mobil yang lebih bagus atau rumah, pendidikan, dan prospek masa depan yang cerah," katanya.
"Mereka bisa hidup dengan lebih stabil."
Pemerintahan baru
Pemerintah Australia yang baru telah berjanji untuk menciptakan kepastian pekerjaan yang aman, sejalan dengan isi undang-undang ketenagakerjaan atau 'Fair Work Act'.
Fokus ini akan mengubah kebijakan lembaga keadilan pekerja atau 'Fair Work Commission' yang menetapkan upah minimum dan menengahi perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
Berita Terkait
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
6 Daftar Mobil Listrik yang Dapat Subsidi Pemerintah, Terbaik untuk Libas Jalanan Kota
-
Profil Sitti Husniah Talenrang, Bupati Gowa yang Diperiksa Polisi Terkait Korupsi Seragam Sekolah
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat