Suara.com - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digadang-gadang berpeluang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Terbaru pada Rabu (8/6/2022), sejumlah mantan anggota dari organisasi yang dibubarkan pemerintah seperti Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta mantan terpidana teroris mendeklarasikan dukungan Anies sebagai calon presiden.
Terkait dukungan tersebut, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai, jika setiap masyarakat berhak mengusung calon presiden yang diinginkannya.
"Berkaitan dengan hari ini, masyarakat tentu punya hak untuk melakukan deklarasi, mengekspresikan dukungan. Itu bagian dari interaksi dan dinamika demokrasi nasional kita," katanya kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (8/6/2022).
Meski demikian, menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) ini mengingatkan pengusungan calon presiden, kewenangannya berada di partai politik.
"Yang berhubungan dengan formalisme pengusulan calon presiden, Undang-undang sudah mengatur, kalau yanh punya tugas dan kewajiban mengusulkan capres adalah parpol (partai politik)," jelasnya.
Lebih lanjut saat dimintai komentarnya terkait orang yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies dan berasal dari organisasi yang dibubarkan pemerintah, Johnny G Platte mengatakan, tidak ingin menanggapi calon presiden yang diusung secara perseorangan atau di luar partai politik.
"Saya tidak memberi tanggapan terhadap calon orang perorang saat ini, karena saat ini NaSdem belum mengusulkan capres, yang baru akan dibahas nanti," ujarnya.
Majelis Sang Presiden
Seperti diketahui, massa yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden menggelar acara deklarasi sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029, Rabu (8/6/2022). Sekitar 250 massa dengan berbagai latar belakang berkumpul di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dalam acara deklarasi tersebut.
Rata-rata peserta acara deklarasi menggunakan atribut serba putih. Latar belakangan para peserta ada yang merupakan eks narapidana teroris, eks anggota HTI, dan eks anggota FPI.
Seorang eks Anggota HTI Zainal Abidin mengatakan, deklarasi kali ini juga sebagai bentuk silaturahmi dengan dasar yang sama. Bentuk dukungan tersebut sebagai respons dari kerja-kerja Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Ibu Kota yang telah menjawab aspirasi umat islam.
"Kenapa kami mendukung Pak Anies Baswedan? Pertama dalam kinerja di DKI sudah menjawab aspirasi umat islam," ucap Zainal.
Sementara itu, eks narapidana terorisme Kartono juga menyampaikan dukungan terhadap Anies berangkat dari keinginan untuk mengubah negeri ini.
"Akan kami dukung, kami sokong agar nantinya kehidupan berbangsa menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai sebagaimana yang kami harapkan," papar Kartono.
Diketahui meski pemilihan presiden berjarak dua tahun lagi dari sekarang, sejumlah partai sudah mulai memanaskan manuver politiknya untuk mendapatkan kandidat calon presidennya.
Selain itu, Anies Baswedan juga berpeluang besar diusung Partai NasDem dari tiga nama yang akan diputuskan pada Rakernas Juni mendatang.
Dukungan untuk merekomendasikan Anies sebagai capres 2024 dari NasDem itu mulai terdengar dari beberapa DPW NasDem di sejumlah wilayah.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi
"Kami cukup senang melihat perkembangan rencana pencapres Pak Anies Baswedan dalam tubuh partai NasDem sejauh setelah Aceh, kini Banten, DKI, Jawa Barat dan waktu dekat Kalimantan akan sepakat membawa nama Anies ke rakernas NasDem Juni mendatang di Jakarta," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Kamis (5/5/2022) lalu.
Sementara itu, Ketua DPW NasDem Jawa Barat Saan Mustopa tidak memungkiri bahwa mayoritas mengusulkan nama Anies Baswedan untuk turut direkomendasikan sebagai satu dari tiga nama pada Rakernas mendatang.
"Dari sekian banyak DPD, itu kan mayoritas, umumnya kan minta Pak Anies untuk dipertimbangkan untuk diusulkan dalam rakernas ke ketua umum," ujar Saan.
Meski mengusulkan, seluruh kader NasDem nantinya akan mematuhi apapun keputusan Ketua Umum Surya Paloh yang akan menentukan satu dari tiga nama yang akan direkomendasikan di Rakernas.
"Walaupun mereka semua juga mengatakan, siapapun nanti yang diputuskan oleh ketum terkait capres tentu kita akan mematuhinya dan kita akan memperjuangkannya. Tapi sebagai usulan awal sebagian besar meminta mengusulkan Pak Anies," katanya.
Berita Terkait
-
Bendera HTI Dikibarkan Saat Deklarasi Anies Capres 2024, Wagub DKI Sebut Bisa Berurusan dengan Aparat Hukum
-
Bendera HTI Berkibar di Deklarasi Anies Capres 2024, Wagub DKI: Kita Tidak Ikutan
-
Polisi Periksa Beberapa Saksi Terkait Pengibaran Bendera HTI Dalam Deklarasi Dukung Anies Baswedan Capres 2024
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS