Suara.com - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digadang-gadang berpeluang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Terbaru pada Rabu (8/6/2022), sejumlah mantan anggota dari organisasi yang dibubarkan pemerintah seperti Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta mantan terpidana teroris mendeklarasikan dukungan Anies sebagai calon presiden.
Terkait dukungan tersebut, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai, jika setiap masyarakat berhak mengusung calon presiden yang diinginkannya.
"Berkaitan dengan hari ini, masyarakat tentu punya hak untuk melakukan deklarasi, mengekspresikan dukungan. Itu bagian dari interaksi dan dinamika demokrasi nasional kita," katanya kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (8/6/2022).
Meski demikian, menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) ini mengingatkan pengusungan calon presiden, kewenangannya berada di partai politik.
"Yang berhubungan dengan formalisme pengusulan calon presiden, Undang-undang sudah mengatur, kalau yanh punya tugas dan kewajiban mengusulkan capres adalah parpol (partai politik)," jelasnya.
Lebih lanjut saat dimintai komentarnya terkait orang yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies dan berasal dari organisasi yang dibubarkan pemerintah, Johnny G Platte mengatakan, tidak ingin menanggapi calon presiden yang diusung secara perseorangan atau di luar partai politik.
"Saya tidak memberi tanggapan terhadap calon orang perorang saat ini, karena saat ini NaSdem belum mengusulkan capres, yang baru akan dibahas nanti," ujarnya.
Majelis Sang Presiden
Seperti diketahui, massa yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden menggelar acara deklarasi sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2024-2029, Rabu (8/6/2022). Sekitar 250 massa dengan berbagai latar belakang berkumpul di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dalam acara deklarasi tersebut.
Rata-rata peserta acara deklarasi menggunakan atribut serba putih. Latar belakangan para peserta ada yang merupakan eks narapidana teroris, eks anggota HTI, dan eks anggota FPI.
Seorang eks Anggota HTI Zainal Abidin mengatakan, deklarasi kali ini juga sebagai bentuk silaturahmi dengan dasar yang sama. Bentuk dukungan tersebut sebagai respons dari kerja-kerja Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di Ibu Kota yang telah menjawab aspirasi umat islam.
"Kenapa kami mendukung Pak Anies Baswedan? Pertama dalam kinerja di DKI sudah menjawab aspirasi umat islam," ucap Zainal.
Sementara itu, eks narapidana terorisme Kartono juga menyampaikan dukungan terhadap Anies berangkat dari keinginan untuk mengubah negeri ini.
"Akan kami dukung, kami sokong agar nantinya kehidupan berbangsa menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai sebagaimana yang kami harapkan," papar Kartono.
Berita Terkait
-
Bendera HTI Dikibarkan Saat Deklarasi Anies Capres 2024, Wagub DKI Sebut Bisa Berurusan dengan Aparat Hukum
-
Bendera HTI Berkibar di Deklarasi Anies Capres 2024, Wagub DKI: Kita Tidak Ikutan
-
Polisi Periksa Beberapa Saksi Terkait Pengibaran Bendera HTI Dalam Deklarasi Dukung Anies Baswedan Capres 2024
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi
-
Heboh Gembok 'Sakti' Rp92,5 Miliar di Kemenimipas, Anggota DPR Temukan Harga Tak Wajar
-
DTKJ Usul Tarif Langganan Transjakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Ada Diskon 20 Persen
-
Catatan Kritis DPR Soal Rencana Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat
-
Dukung Liga Akar Rumput, Kadispora DKI Intruksikan Sudin Fasilitasi Talenta Sepak Bola Jalanan
-
Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?
-
Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi