Suara.com - Kadiv Hukum Polri Irjen Remigius Sigid Hardjanto satu dari 50 calon Komisioner Komnas HAM yang lolos mengikuti seleksi. Latar belakangnya sebagai seorang polisi membuat sejumlah pihak mempertanyakan independensinya jika terpilih nanti.
Keraguan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat dari sejumlah kasus pelanggaran HAM, kebanyakan terduga pelakunya berasal dari aparat penegak hukum, termasuk dari kepolisian. Merujuk data Komnas HAM, sepanjang 2020-2021 dari 1.162 kasus kekerasan aparat negara yang ditangani, sebanyak 480 kasus berkaitan dengan kerja penegakan hukum oleh polisi.
Remigius pun menjawab keraguan tersebut, saat mengikuti tahapan Dialog Publik bagian dari seleksi calon Komisioner Komnas HAM di di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Dia pun tak menampik jika nantinya terpilih dan menangani kasus pelanggaran HAM yang melibatkan institusi Porli, akan muncul konflik kepentingan. Namun menurutnya, hal itu akan dia kendalikan dengan bersikap tegas.
"Konflik interes (kepentingan) pasti akan timbul, tergantung bagaimana saya mengelolanya. Adapun bagaimana saya mengelolanya, dengan satu kata kunci, yaitu tegas," kata Remigius.
Kata dia, memiliki misi menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri, profesional, terpercaya, dan berwibawa.
Di samping itu, pengalamannya sebagai anggota polisi dan sempat menjajaki sejumlah jabatan tinggi, akan dia jadikan modal dalam proses pengusutan kasus pelanggaran HAM.
"Justru itu saya jadikan peluang. Peluang bahwa saya lama dinas di polisi, bagian reserse, pengalaman penyelidikan, olah TKP dan sebagainya, saya jadikan modal untuk menindak lanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM," tutur Remigius.
Untuk diketahui keraguan independensi Remigius Sigid sebagai calon komisioner Komnas HAM datang dari sejumlah pihak. Di antaranya, dari Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan, majunya Sigit dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.
"Diloloskannya anggota polri aktif, Komnas HAM dikhawatirkan akan menjadi bias dan diintervensi lebih dalam seperti misalnya Kompolnas yang kemudian akan mampu mencegah atau merekomendasikan hal secara konkret dalam perbaikan polri. Sehingga, akan sulit bagi Komnas HAM jika hal serupa terjadi," kata Rivanlee dalam rilisnya kepada Suara.com, Jumat (3/5/2022) lalu.
KontraS juga menyinggung data Komnas HAM terkait pelanggaran HAM yang melibatkan kepolisian.
"Dari data komnas HAM hingga tahun 2021 mengatakan polri sebagai aktor yang paling sering dilaporkan atas dugaan pelanggaran HAM dan tidak ada perbaikan. Lalu bagaimana jika nanti terpilih calon komisioner dari polri?," kata Rivanlee.
Tak hanya dari KontraS, keraguan terhadap Remigius Sigid juga datang dari Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, yang saat ini masih menjabat. Keraguannya pun sama, yakni kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan.
"Pemerintah harus perhatikan bahwa pengaduan tertinggi di Komnas HAM adalah polisi. Jadi kalau memang ada polisi dan teman-temannya mendaftar memang kalau saya pribadi sebagai anggota Komnas melihat nanti akan terjadi ewuh pakewuh (keseganan)," kata Sandra.
Tag
Berita Terkait
-
Maju Jadi Calon Komisioner Komnas HAM, Kadiv Hukum Polri Irjen Remigius Sigid Klaim Tidak Menyalahi Aturan
-
Polri Klaim Tak Ada Konflik Kepentingan di Balik Pencalonan Irjen Remigius Sigid sebagai Anggota Komnas HAM
-
Kasus Tewasnya Prajurit Asal Solo di Papua, Komisioner Komnas HAM: Usut Tuntas Secara Transparan
-
POM TNI Selidiki Tewasnya Sertu Marctyan, Komnas HAM: Kami Minta Harus Transparan
-
Bentuk Jaminan TNI Beri Keadilan Bagi Prajurit, Kasus Sertu Marctyan Diduga Tewas Dianiaya Senior Harus Diusut Tuntas!
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur