Suara.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai kedekatan partai PKS dengan partai PKB hanya sekedar untuk menaikan posisi tawar atau bergaining jelang Pilpres 2024. Ia tak yakin kedua partai politik tersebut mengunci sebagai koalisi.
"Nah menurut saya semua partai itu (PKS-PKB) melakukan penjajakan, membuka peluang koalisi semuanya agar posisi tawar mereka juga naik tidak ketinggalan. Tapi di sisi lain, saya kira mereka tidak mau mengunci," kata Hanta ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/6/2022).
Hanta menjelaskan, kedua kedekatan kedua partai tersebut tak akan selamanya berjalan dan bisa salah satunya pergi karena sebagai koalisi mereka tak mengunci.
Lain halnya, kata dia, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang sudah digagas Golkar, PAN dan PPP yang dianggap sudah nyaman dan mengunci meski tetap membuka partai lain bergabung.
"Dua partai ini kan yg tersisa. Coba mau ketemu PDIP, PDIP gak mau karena dia partai besar. Kemungkinan tidak bertemu. Kemudian pak SBY Demokrat-Nasdem bertemu," ujarnya.
"Kemudian ada peluang PKB dan PKS, sama sama partai berbasis masa islam. Dua partai ini saya kira sama. Jadi kalau bergabung meninggikan posisi tawar untuk bargaining saja. Untuk berhadapan dengan dinamika," sambungnya.
Ia menambahkan, memang cara untuk menaikan posisi tawar jelang Pilpres nanti adalah dengan berkumpul seperti yang dilakukan PKS-PKB kekinian.
Menurutnya, kumpul-kumpul PKS-PKB tersebut tidak akan saling mengunci karena disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama yakni tidak adanya figur untuk diusung sebagai capres.
"Faktor yang bisa menjadi segmen pengikat apa? Biasanya bekumpul karena satu, ada elektabilitas tokoh, itu ajeg. Kalau PKS dan PKB belum ada faktor itu," tuturnya.
Baca Juga: PKS Tak Masalah Capreskan Cak Imin, Tapi Tunggu Satu Partai Gabung di Koalisi
Kemudian faktor ideologi, meski sama-sama punya basis massa islam tapi dianggap tidak bisa disatukan lantaran secara garis berbeda.
"Lalu king maker yang kuat ada gak diantara PKS dan PKB? Tidak ada. Saya kira agak sulit terjadi koalisi. Ada faktor teknis terakhir, faktor regulasi karena harus syarat 20 persen," tuturnya.
"Yang tadi kita bicarakan di 2009 kan ngumpul ke pak SBY semua. Kemudian ibu Mega maju sendiri. Sisa terakhir hanya sisa dua partai itu elektabilitas pada rendah. Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai capres, wakilnya Wiranto. Itu contoh faktor teknis," sambungnya.
Kedekatan PKS-PKB
Sebelumnya, PKS dan PKB membangun koalisi. Pembentukan koalisi itu merupakan pembicaraan lebih lanjut usai dari Milad ke-20 PKS.
Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, mulanya komunikasi kedua partai itu terjalin lewat kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di acara Milad ke-20 PKS.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu