- Pemprov Papua Tengah membiayai sekolah negeri dan swasta melalui dana APBD.
- Bantuan pendidikan menyasar SMA, SMK, SLB, dan asrama di delapan kabupaten.
- Besaran subsidi mulai dari 1 Juta hingga 10 Juta per siswa.
Suara.com - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah progresif dalam reformasi sektor pendidikan daerah. Melalui kebijakan terbarunya, Pemprov Papua Tengah secara resmi menetapkan Program Pendidikan Sekolah Gratis yang berlaku di seluruh wilayah cakupannya.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga satuan pendidikan berbasis asrama.
Payung hukum kebijakan strategis ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/259 Tahun 2025.
Regulasi tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gubernur Meki Nawipa di Nabire pada 3 Oktober 2025, menandai dimulainya era baru aksesibilitas pendidikan di wilayah otonomi baru tersebut.
Komitmen Pemerataan dan Peningkatan Kualitas SDM
Langkah berani ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Pemerintah daerah berupaya menghapus sekat-sekat diskriminasi dalam akses layanan pendidikan. Tujuannya jelas: memangkas kesenjangan sosial-ekonomi yang selama ini menjadi penghambat, sekaligus mengakselerasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua Tengah.
Bagi kalangan profesional dan pengamat kebijakan publik, langkah ini dinilai krusial. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, investasi pada modal manusia (human capital) adalah fondasi utama bagi kemajuan daerah.
Dengan menghapus beban biaya, pemerintah memastikan setiap anak di Papua Tengah memiliki kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala masalah finansial.
Baca Juga: DBH Dipangkas, Anggaran Menyusut, Target Sekolah Gratis Jakarta Ikut Menciut
Skema Pembiayaan dan Alokasi APBD
Dalam pelaksanaannya, seluruh beban pembiayaan program ini akan ditanggung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah.
Pemerintah daerah telah menyusun skema alokasi dana yang proporsional, disesuaikan dengan jumlah siswa serta indeks harga satuan di masing-masing sekolah.
Besaran bantuan yang digelontorkan cukup signifikan. Subsidi biaya pendidikan ditetapkan mulai dari Rp1.000.000 hingga mencapai Rp10.000.000 per siswa per tahun.
Angka maksimal tersebut dikhususkan bagi siswa yang menempuh pendidikan dengan pola asrama, mengingat tingginya komponen biaya operasional dan kebutuhan hidup siswa di asrama.
Cakupan Wilayah
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor, iPhone XS Rp 231 Ribu Laku Rp 34 Juta
-
AMMSI Dukung MBG Ditiadakan Saat Libur Sekolah, Tegaskan Tolak Praktik 'Jual Beli Titik' Dapur Liar
-
Ribuan Mahasiswa Geruduk DPR Demo Harga BBM, Jalan Gatot Subroto Ditutup
-
Tersangka Kasus Korupsi Haji Asrul Aziz Ajukan Penangguhan Penahanan
-
Aksi di DPR, PB HMI MPO Angkat Patung Jelangkung dan Serukan 'Pembebasan Nasional'
-
Bukan Urusan Politik, Mensesneg Bongkar Isi Pertemuan Didit Hediprasetyo dan Jokowi
-
LPDB Koperasi Perkuat Ekosistem Koperasi, KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina Jadi Contoh Usaha Produk
-
WFH dari Hambalang, Prabowo Bahas Naturalisasi hingga Masa Depan Timnas Indonesia
-
Geruduk DPR, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG dan Kebijakan Anggaran
-
Rekayasa Kematian Gagal! Brigadir Rizka Sintiani Divonis 10 Tahun usai Terbukti Bunuh Suami