Suara.com - Tujuan reshuffle kabinet salah satunya sebagai langkah memperlebar pengaruh politik Jokowi. Hal itu dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Ahmad Atang.
Sejumlah menteri dan wakil menteri yang diangkat yaitu Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (menggantikan Muhammad Lufti), Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Sofyan Djalil).
Selain itu Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Surya Tjandra), John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
"Upaya merangkul kekuatan baru sebagai langkah memperlebar pengaruh politik Jokowi," katanya ketika dihubungi di Kupang, Jumat, menanggapi perombakan Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Jokowi.
Menurutnya, perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi bukan sesuatu yang luar biasa karena telah diprediksi sebelumnya yakni merangkul kekuatan baru.
Posisi profesional dalam kabinet secara signifikan dikurangi dan memperbanyak para politisi.
Kabinet kali ini didominasi kader maupun ketua umum partai politik.
Kenyataan ini, kata dia tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari politik berbasis koalisi.
Dengan masuknya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam koalisi memperlihatkan bahwa Jokowi telah berhasil merangkul kawan dalam gerbong kekuasaan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bagi-bagi Bansos Isi Rp 1,2 Juta di Pasar Baros
"Walaupun demikian, perombakan kabinet ini lebih untuk membagi kekuasaan ketimbang mengatasi masalah bangsa," katanya.
Menurut dia, format kabinet ini hanya untuk memuaskan partai politik sebagai garansi menuju pesta demokrasi 2024 mendatang.
Ke depan partai politik tidak berdaya dan independen dalam merancang kepentingan politik karena akan didikte oleh arus besar yang dibangun Jokowi.
"Jadi reshuffle kabinet kali ini merupakan bagian dari upaya penjinakan terhadap partai politik," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ijazah Gibran Digugat Rp125 T, Jokowi Tunjuk 'Orang Besar' di Baliknya
-
Jokowi Puji Purbaya, Sebut Mazhab Ekonomi Beda dari Sri Mulyani
-
Benarkah Puteri Komarudin Jadi Menpora? Misbakhun: Mudah-mudahan Jadi Berkah
-
Saat ditanya pengganti Menko Polkam dan Menpora, Ini Kelakar Prabowo
-
Ternak Mulyono Diseret Yudo Sadewa, Usai Blunder Sebut Sri Mulyani Agen CIA
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada
-
Yakin Ganti Kapolri Cukup? KontraS Sebut Masalah Polri Jauh Lebih Dalam dari Sekadar Pimpinan
-
Komisi III soal Isu Calon Kapolri: Wakapolri atau Suyudi, Kami...
-
Tiga Mahasiswa Masih Hilang Sejak Unjuk Rasa Akhir Agustus, KontraS: Diduga Penghilangan Paksa
-
Pakar Ingatkan Tim Reformasi Polri Jangan Cuma Jadi 'Angin Surga' Copot Kapolri
-
Reformasi Kepolisian Tak Cukup Ganti Kapolri, Butuh Political Will dari Presiden
-
Tewas usai Dicabuli, Jejak Pembunuh Mayat Bocah dalam Karung Terungkap Berkat Anjing Pelacak!
-
Harus Ada TPA Terpadu di PIK usai Ada Sanksi dari KLHK