Ormas tersebut memiliki dua universitas di Bekasi Jawa Barat dan satu lagi di Nusa Tenggara Barat.
Menurut Hengki, peserta didik yang menempuh di universitas tersebut hanya belajar selama dua tahun, dan setelah itu mendapatkan gelar sarjana kekhalifahan Islam.
4. Perhimpunan guru dukung sekolah Khilafatul Muslimin
Meski telah dinyatakan terlarang karena menanamkan doktrIn yang bertentangan dengan Pancasila, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyatakan, sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin tidak perlu ditutup.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Litbang P2G, Feriyansyah. Ia beralasan, penutupan sekolah tersebut akan merugikan peserta didik dan para guru yang bekerja di sana.
Mereka berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama turun langsung membina sekolah tersebut, agar tak lagi bertentangan pemerintah.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Berita Terkait
-
Polisi Disebar ke Sekolah-sekolah untuk Cegah Ajaran Khilafatul Muslimin
-
Khilafatul Muslimin Bangun Negara Dalam Negara, Eks Napiter Sofyan Tsauri: Itu Perbuatan Bughat
-
Punya Ratusan Anggota, Ini Latar Belakang Tiga Pimpinan Khilafatul Muslimin di Bandung Raya
-
Khilafatul Muslimin Punya Perguruan Tinggi Khusus Di Bekasi Dan NTB, 2 Tahun Bisa Dapat Gelar Sarjana Khilafah
-
Kapolda Metro: Gerakan Khilafatul Muslimin Kejahatan Tersembunyi
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Sepanjang 2025, Ini 14 Putusan MK yang Paling Jadi Sorotan
-
Gakkum Kehutanan Tangkap DPO Pelaku Tambang Ilegal di Bukit Soeharto
-
Bamsoet: Prabowo Capai Swasembada Beras 'Gaya' Soeharto-SBY Dalam Setahun
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Menuju Nol Kasus Keracunan, BGN Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis di 2026
-
Pakar Hukum Tata Negara: Ketua MK Suhartoyo Ilegal!
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen
-
BGN Respons Isu Susu Langka: Pemerintah Akan Bangun Pabrik dan 500 Peternakan Sapi
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas