Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan pembangunan persemaian di wilayah Kalimantan maupun Sumatera. Ia mewajibkan para pengusaha tambang dan sawit untuk membangun pusat persemaian.
Jokowi menyampaikan rencananya untuk lebih fokus pada pembangunan persemaian pada wilayah yang padat akan industri pertambangan. Persemaian sendiri merupakan tempat untuk memproses benih menjadi bibit yang siap ditanam.
"Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatera, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit," kata Jokowi saat meninjau Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022).
Persemaian Mentawir menjadi salah satu yang dibangun Jokowi di wilayah Kalimantan Timur. Dengan adanya persemaian itu, Kepala Negara menegaskan kalau pemerintah tidak abai terhadap kondisi lingkungan.
Terlebih saat ini pemerintah tengah fokus pada pembangunan ibu kota Nusantara (IKN).
"Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu saja yang harus digarisbawahi," tuturnya.
Dalam pembangunan IKN, Jokowi menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Itu dilakukan guna sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.
Jokowi mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar. Menurutnya, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.
"Kita tunjukkan niat benar kita itu, ya, ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kaya apa."
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Remitansi Pekerja Migran, BRI Andalkan Layanan BRIFast Remittance
Berita Terkait
-
Undang Pimred Media Massa, Jokowi Tunjukan Persemaian Mentawir Sebagai Bukti Keseriusannya Menjaga Lingkungan
-
Tiga Hal Mengapa Rencana Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Perlu Diapresiasi
-
Jalan Mulus Binti Bagus di Samarinda, 'Anugerah Khusus' saat Presiden Jokowi Berkunjung?
-
Jokowi Segera Temui Putin dan Zelensky, Legislator PKS Berharap Indonesia jadi Penengah Konflik Rusia-Ukraina
-
Mengapa Jokowi Ingin Mengunjungi Ukraina dan Rusia, Dua Negara yang Sedang Berperang?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah