Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan pembangunan persemaian di wilayah Kalimantan maupun Sumatera. Ia mewajibkan para pengusaha tambang dan sawit untuk membangun pusat persemaian.
Jokowi menyampaikan rencananya untuk lebih fokus pada pembangunan persemaian pada wilayah yang padat akan industri pertambangan. Persemaian sendiri merupakan tempat untuk memproses benih menjadi bibit yang siap ditanam.
"Enggak, enggak yang banyak nanti di Kalimantan, Sumatera, yang banyak tambang karena saya wajibkan dari penambang sama sawit," kata Jokowi saat meninjau Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022).
Persemaian Mentawir menjadi salah satu yang dibangun Jokowi di wilayah Kalimantan Timur. Dengan adanya persemaian itu, Kepala Negara menegaskan kalau pemerintah tidak abai terhadap kondisi lingkungan.
Terlebih saat ini pemerintah tengah fokus pada pembangunan ibu kota Nusantara (IKN).
"Kita mau menunjukkan bahwa kita serius urusan lingkungan, itu serius. Justru kita enggak bangun di sini itu lingkungan makin rusak. Itu saja yang harus digarisbawahi," tuturnya.
Dalam pembangunan IKN, Jokowi menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen. Itu dilakukan guna sesuai dengan konsep IKN sebagai kota di dalam hutan atau forest city.
Jokowi mengatakan bahwa lingkungan menjadi perhatian penting saat ini karena ke depan masalah lingkungan akan terus dikejar. Menurutnya, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah akan menunjukkan keseriusan penanganan masalah lingkungan melalui persemaian di provinsi lain di Pulau Kalimantan.
"Kita tunjukkan niat benar kita itu, ya, ini. Nanti kalau sudah ada 12 juta, 15 juta (bibit) baru dan bukan di sini saja, nanti mau kita tunjukkan yang di Kalsel kayak apa, Kalteng kaya apa."
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Remitansi Pekerja Migran, BRI Andalkan Layanan BRIFast Remittance
Berita Terkait
-
Undang Pimred Media Massa, Jokowi Tunjukan Persemaian Mentawir Sebagai Bukti Keseriusannya Menjaga Lingkungan
-
Tiga Hal Mengapa Rencana Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Perlu Diapresiasi
-
Jalan Mulus Binti Bagus di Samarinda, 'Anugerah Khusus' saat Presiden Jokowi Berkunjung?
-
Jokowi Segera Temui Putin dan Zelensky, Legislator PKS Berharap Indonesia jadi Penengah Konflik Rusia-Ukraina
-
Mengapa Jokowi Ingin Mengunjungi Ukraina dan Rusia, Dua Negara yang Sedang Berperang?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
"Kita Rampok Uang Negara!", Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo, BK Duga Pelaku Mabuk Berat
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia