Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan komunikasi dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarputeri untuk mencari pengganti Tjahjo Kumolo sebagai menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Ya nantikan pastinya itu domainnya presiden. Nah tentu presiden akan mengkomunikasikan dengan ibu Megawati karena almarhum Pak Tjahjo merupakan kader PDIP," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/7/2022).
Masinton sesumbar PDIP sendiri memilki banyak persediaan kader yang dianggap layak untuk mengisi kursi menteri.
"Kalau PDIP ya pasti memiliki banyak stok kader untuk menggantikan itu," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait dengan penugasan, kata dia, semua menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri. Menurutnya, Megawati akan memilih figur yang layak.
"Nah tentu nanti penugasan dari kader itu adalah untuk duduk di kementerian dan penugasan lainnya adalah oleh DPP partai dalam hal ini ibu ketua umum, ibu Megawati Soekarnoputri nanti yang akan menugaskan siapa nanti akan kader yang menggantikan almarhum Pak Tjahjo Kumolo," tuturnya.
Pengganti Tjahjo
Meninggalnya Tjahjo Kumolo pada Jumat (1/7) lalu menyisakan pertanyaan sosok yang akan menggantikannya menduduki jabatan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selanjutnya.
Menurut Direktur Eksekutif Centre of Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa, posisi tersebut nantinya tetap akan diisi kader dari PDI Perjuangan.
Baca Juga: Jokowi Diyakini Sudah Kantongi Nama Pengganti MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Ini Kata Mahfud MD
“Figur untuk menduduki jabatan MenPANRB itu pasti berasal dari PDI Perjuangan,” kata Herry Mendrofa seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com.
Ia mengemukakan, ada empat kader partai berlambang banteng moncong putih yang layak menjadi Menpan RB. Salah satunya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Herry mengemukakan, rekam jejak Ahok yang lebih luas sudah melang melintang di lingkup pemerintahan, mulai kepala daerah di Belitung Timur dan DKI Jakarta hingga anggota legislatif menjadi hal yang menarik. Bahkan, Ahok pernah menjadi anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan.
“Saya kira ini menjadi pilihan yang tepat juga bagi Jokowi untuk menempatan Ahok sebagai calon MenPANRB,” paparnya.
Selain Ahok, ada nama Menteri Sosial Tri Rismaharini. Herry mengatakan, Risma berpeluang besar menjadi MenPANRB karena mantan Wali Kota Surabaya itu memulai kariernya dari seorang birokrat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional