Suara.com - Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, ia tidak menginginkan jika menterinya yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Meskipun Jokowi pernah melontarkan pernyataan tersebut, pada kenyataannya di masa periode kepemimpinannya yang kedua, ada beberapa menteri Jokowi yang juga merangkap sebagai ketua umum partai politik.
“Yang paling penting bisa membagi waktu,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/11/2019).
Meskipun Jokowi tidak melarang jika ada menterinya merangkap jabatan sebagai ketum parpol, namun Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, melarang seorang menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan Parpol. Hal itu tercantum dalam pasal 23 yang berbunyi:
“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).”
Nah, berikut adalah ulasan mengenai sejumlah menteri Jokowi yang rangkap jabatan sebagai ketum parpol, yakni:
1. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Gerinda
Setelah dua kali kalah dalam pilpres melawan Jokowi, akhirnya Prabowo Subianto merapat ke pemerintah dan diangkat sebagai Menteri Pertahanan.
Mantan Danjen Kopassus ini, diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada periode 2019-2024. Alasan lainya adalah Jokowi mengangkat Prabowo untuk merangkul lawan dalam satu koalisi.
Baca Juga: Mentan SYL Bertemu Menteri Pertanian Australia, Bahas Pengamanan Pertanian Kedua Negara
Karirnya di dunia militer menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi mengangkat Parabowo menjadi Menteri Pertahanan.
2. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketum Golkar
Airlangga Hartarto menjabat sebagai menteri sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden pada 2014 lalu. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada 2016.
Di periode pemerintahan Jokowi yang kedua, Airlangga masih dipercaya sebagai menteri, namun kali ini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN
Zulkifli Hasan baru bergabung di pemerintahan Jokowi-Maruf setelah terjadi reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan mengantikan Muhammad Luthfi.
Tag
Berita Terkait
-
Mentan SYL Bertemu Menteri Pertanian Australia, Bahas Pengamanan Pertanian Kedua Negara
-
Cerita Jokowi Kenang Diajak Kakek ke Sarinah: Senang Naik Turun Eskalator
-
Elektabilitas Anies Baswedan Geser Ganjar Pranowo, Pengamat: Prabowo Masih Teratas
-
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Prancis Dipercepat
-
Analis: Elektabilitas Prabowo, Anies, dan Ganjar Bersaing Ketat
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan