Suara.com - Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, ia tidak menginginkan jika menterinya yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.
Meskipun Jokowi pernah melontarkan pernyataan tersebut, pada kenyataannya di masa periode kepemimpinannya yang kedua, ada beberapa menteri Jokowi yang juga merangkap sebagai ketua umum partai politik.
“Yang paling penting bisa membagi waktu,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/11/2019).
Meskipun Jokowi tidak melarang jika ada menterinya merangkap jabatan sebagai ketum parpol, namun Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, melarang seorang menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan Parpol. Hal itu tercantum dalam pasal 23 yang berbunyi:
“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).”
Nah, berikut adalah ulasan mengenai sejumlah menteri Jokowi yang rangkap jabatan sebagai ketum parpol, yakni:
1. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Gerinda
Setelah dua kali kalah dalam pilpres melawan Jokowi, akhirnya Prabowo Subianto merapat ke pemerintah dan diangkat sebagai Menteri Pertahanan.
Mantan Danjen Kopassus ini, diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada periode 2019-2024. Alasan lainya adalah Jokowi mengangkat Prabowo untuk merangkul lawan dalam satu koalisi.
Baca Juga: Mentan SYL Bertemu Menteri Pertanian Australia, Bahas Pengamanan Pertanian Kedua Negara
Karirnya di dunia militer menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi mengangkat Parabowo menjadi Menteri Pertahanan.
2. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketum Golkar
Airlangga Hartarto menjabat sebagai menteri sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden pada 2014 lalu. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada 2016.
Di periode pemerintahan Jokowi yang kedua, Airlangga masih dipercaya sebagai menteri, namun kali ini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN
Zulkifli Hasan baru bergabung di pemerintahan Jokowi-Maruf setelah terjadi reshuffle kabinet beberapa waktu lalu. Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan mengantikan Muhammad Luthfi.
Tag
Berita Terkait
-
Mentan SYL Bertemu Menteri Pertanian Australia, Bahas Pengamanan Pertanian Kedua Negara
-
Cerita Jokowi Kenang Diajak Kakek ke Sarinah: Senang Naik Turun Eskalator
-
Elektabilitas Anies Baswedan Geser Ganjar Pranowo, Pengamat: Prabowo Masih Teratas
-
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Prancis Dipercepat
-
Analis: Elektabilitas Prabowo, Anies, dan Ganjar Bersaing Ketat
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid