Suara.com - Warganet di Twitter tengah membicarakan renovasi ruang kerja Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menelan biaya hingga Rp 6 miliar. Salah seorang warganet menyebut para peneliti saja tidak memiliki ruangan.
Renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN menjadi sorotan warganet, karena selain menelan biaya yang tidak sedikit, desain ruangannya pun tampak begitu mewah.
"Padahal penelitinya enggak punya ruangan, meja kerja pun suruh cari masing-masing, tapi dewan pengarahnya malah bikin ruangan mewah," tutur seorang warganet yang dikutip Suara.com, Senin (18/7/2022).
Sementara itu akun Twitter @brin_watch menilai kalau upaya renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN itu dilakukan supaya bisa memiliki ruangan serupa milik Elon Musk.
"Akhirnya Dewan Pengarah BRIN akan memiliki ruang kerja yang setara dengan ruang kerja Elon Musk, semoga bisa membawa riset BRIN setara dengan riset riset Tesla dan SpaceX, semangat," cuit @brin_watch.
Namun, ada warganet lainnya yang tidak sepakat apabila desain ruang kerja dewan pengarah BRIN menyerupai ruangan kerja Elon Musk. Karena menurutnya, ruang kerja Elon Musk hanya partisi dari pabriknya.
"Ruang mas Elon cuma gedung pabrik dikasih partisi," ungkap seorang warganet.
Dana dari APBN
Bukan dari kantong sendiri, renovasi tersebut ternyata menggunakan dana dari APBN Tahun 2022.
Baca Juga: Mau Masuk Mal, Catat Ini Syarat Terbaru yang Diterapkan
Mengutip dari situs lpse.brin.go.id, terdapat surat dari Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. Isinya ialah pengumuman tender dengan pascakualifikasi.
Adapun tender tersebut dutujukan untuk jasa konstruksi revonasi ruang kerja dewan pengarah BRIN. Nilai renovasi menurut harga perkiraan sendiri (HPS) ialah Rp 6.063.492.327.
"Sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2022," demikian tertulis pada surat yang dikutip Suara.com, Senin (18/7/2022).
Sebanyak 147 peserta ikut dalam kualifikasi tender renovasi ruang kerja mewah tersebut. Namun dalam situs tersebut tidak dicantum nama-nama dari peserta yang dimaksud.
Ruang Kerja Mewah
Sebelumnya, renovasi ruang kerja dewan pengarah BRIN itu disampaikan oleh akun Twitter @brin_watch. Salah satu yang bakal menikmati ruang kerja tersebut ialah Megawati Soekarnoputri selaku ketua dewan pengarah BRIN.
Berita Terkait
-
Heboh Biaya Rombak Ruang Kerja Megawati di BRIN Capai Rp 6 M, Duitnya Dari APBN
-
Renovasi Ruang Dewan Pengarah BRIN Capai Rp 6,1 miliar, Netizen: Apa Kontribusinya untuk RIset?
-
BRIN Kucurkan Rp 6 M untuk Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah, Ada Tempat Tidurnya!
-
BRIN: Jangan Lewatkan Hujan Meteor di Penghujung Juli
-
Fenomena Hujan Meteor Dapat Diamati dari Indonesia, Catat Waktunya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!