Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta Majelis Kehormatan Displin Kedokteran (MKDK) turun tangan langsung dalam menanggapi kematian bayi di RSUD Jombang. Ini menyusul adanya duaan pemaksaan persalinan secara normal.
Menurut Rahmad, MKDK tidak bisa hanya diam saja dan menunggu laporan. MKDK harus menjemput bola secara langsung.
"Apapun organisasi anda, itu hanya sebatas menunggu laporan. Tapi karena ini telah menjadi isu publik, sudah menjadi isu masyarakat," kata Rahmad kepada wartawan, Selasa (2/8/2022).
Bukan sekadar menjemput bola dalam menanggapi insiden tersebut, Rahmad meminta MKDK turut melakukan investigasi.
"Biar tidak terjadi fitnah, terjadi bias sehingga MKDK turun tangan langsung karena ini sudah menjadi isu nasional. Jadi jangan hanya menunggu bola, jangan hanya menunggu laporan meskipun prosedurnya harus menunggu laporan," kata Rahmad.
Sementara itu terkait proses pemisahan organ tubuh bayi dalam proses persalinan secara normal di RSUD Jombang, Rahmad mengaku prihatin dan menyampaikan duka mendalam bagi orang tua, terutama sang ibu dari bayi.
"Demi keselamatan ibu terpaksa suatu hal yang sangat menyentuh hati kita tentu ikut simpati empati. Namun kita juga harus memahami, ini adalah dunia kedokteran, dunia medis ya tentu harus kita hormati keputusan dokter melakukan seperti itu," kata Rahmad.
Sebelumnya, Bupati Jombang Mundjidah Wahab akhirnya angkat bicara terkait bayi meninggal saat proses persalinan secara normal di RSUD Jombang.
Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, bahwa proses pemisahan organ tubuh bayi pada proses persalinan pasien di RSUD Jombang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk menyelamatkan ibu bayi.
"Itu sudah sesuai SOP yang benar untuk menyelamatkan ibu dari bayi yang dipisahkan organ tubuhnya. Kebetulan bayi dalam keadaan sudah meninggal," kata Mundjidah Wahab mengutip dari Timesindonesia.co.id jejaring Suara.com, Selasa (2/8/2022).
Ia menyampaikan keprihatinan peristiwa yang menimpa warganya tersebut.
"Saya juga turut prihatin. Tadi saya juga sudah menjenguk korban dan keluarga sudah menerimanya. Karena emang itu, jalan satu-satunya menyelamatkan ibunya," jelasnya.
Mundjidah mengungkapkan setelah meninjau korban, kondisi pasien dalam kondisi badan yang gemuk serta memiliki riwayat penyakit gula darah. Pihaknya juga mengimbau agar dalam kondisi seperti itu harus rutin menjalani pemeriksaan saat mengandung.
"Kami, mengimbau agar bagi ibu hamil yang mempunyai riwayat penyakit untuk sering melakukan kontrol pemeriksaan ke dokter agar kejadian seperti ini tidak terulang," imbau orang nomor satu di Jombang ini.
Dipaksa Lahiran Normal
Berita Terkait
-
8 Potret Gender Reveal Anak Kedua Felicya Angelista dan Caesar Hito, Sempat Dikira Anak Lelaki
-
Klarifikasi RSUD Jombang Kasus Ibu Dipaksa Lahiran Normal Berujung Bayi Wafat
-
Bupati Jombang Pasang Badan Dugaan Pemaksaan Persalinan Normal Berujung Bayi Meninggal, Sebut RSUD Sudah SOP
-
Viral RSUD Jombang Paksa Ibu Lahiran Normal hingga Bayi Meninggal, Begini Penjelasan Pihak Rumah Sakit
-
Sorotan Kemarin: Riuh Penutupan Padepokan Gus Samsudin Blitar hingga Dugaan RSUD Jombang Paksa Pasien Melahirkan Normal
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!