Suara.com - Satgas Pangan Polri akan memeriksa pemilik lahan yang dijadikan lokasi untuk menimbun beras diduga bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung siang ini.
Kasatgas Pangan sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyebut pemilik lahan bernama Rudi Samin.
"Rencana hari ini diminta keterangannya," kata Whisnu kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).
Mengutip DepokToday.hops.id -jaringan Suara.com, peristiwa ini terungkap berawal dari kecurigaan seorang warga bernama Rudi Samin yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan tersebut. Rudi mengaku mendapat laporan dari salah satu rekannya yang bekerja di JNE.
"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE yang katanya ada pemendaman sembako," ujarnya.
Berangkat dari rasa penasaran tersebut, Rudi samin kemudian melakukan penelusuran informasi itu dengan menggali sebagian lahan.
“Saya telusuri sehari tidak dapat,” katanya.
Kemudian Rudi Samin teringat seseorang berinisial S yang juga pernah bekerja di gudang JNE cabang Depok itu. Rudi Samin mengatakan, S adalah mantan pekerja JNE yang sempat ia tolong karena pernah dituduh mencuri.
“Saya ingat punya klien inisial S, bahwa yang bersangkutan pernah kerja di sini (JNE) dan dia ngaku pernah diperintahkan bawa sembako ke dalam mobil besar oleh koordinator JNE inial A,” tuturnya.
Baca Juga: Sebanyak 3,4 Ton Beras Bansos Jokowi di Lahan JNE Depok
“Saya penasaran, maka saya cari, sampai dua hari. Nah hari ketiga saya dapat dengan menggunakan beko,” sambungnya.
Menurut pengakuan Rudi Samin, sembako Banpres yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer.
“Ini (sembako) dipendam. Artinya bukan satu ton tapi patut diduga satu kontainer JNE membawa sembako dan kemudian dipendam disini,” bebernya.
Lebih lanjut Rudi mengungkapkan, bahwa sembako-sembako yang dikubur disitu sudah membusuk, dan menimbulkan aroma yang cukup menyengat. Bentuknya berupa beras, ada ditemukan masih berada dalam satu karung.
“Beras itu masih ada yang karungan, sagunya juga ada.”
Rudi merasa yakin jika itu adalah sembako bantuan presiden karena ada labelnya.
Berita Terkait
-
Menpora dan Ketum PSSI Temui Jokowi di Istana, Training Center Sepak Bola Bakal Dibangun di IKN
-
Cekcok dengan Kuasa Hukum JNE, Pemilik Lahan Kuburan Bansos Presiden: Kalau Mau Dikubur Di Mana?!
-
Sebanyak 3,4 Ton Beras Bansos Jokowi di Lahan JNE Depok
-
Kuasa Hukum Sebut Beras yang Dipendam di Depok Bukan Bansos, Tapi Punya JNE
-
Muhammadiyah Dukung Penuh Pemberantasan Mafia Tanah: Masyarakat Harus Berani Lapor
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat