Cekcok dengan Kuasa Hukum JNE, Pemilik Lahan Kuburan Bansos Presiden: Kalau Mau Dikubur Di Mana?!

Suara.com - Sempat terjadi perdebatan kecil antara kuasa hukum ekspedisi JNE dengan pemilik lahan bernama Rudi Samin di lokasi penemuan paket bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah lahan di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/8/2022).

Paket bansos itu ditemukan di sebuah lahan tak jauh dari gudang milik JNE pada Jumat (30/7/2022) lalu. Adapun lahan itu merupakan milik Rudi Samin -- yang selama ini kerap dijadikan lahan parkir mobil-mobil JNE.

Awalnya, Anthony Djono selaku kuasa hukum JNE mengklaim, beras yang terkubur di lahan itu bukan bansos. Dia menyebut, paket beras itu merupakan milik JNE yang kemudian dipendam karena rusak.

Rudi Samin langsung menyela dan bertanya pada pihak JNE terkait pernyataan tersebut. Sebab, ketika ditemukan, tertera tulisan "Bantuan Presiden" pada paket bansos yang dimaksud.

"Kalau dari JNE, kenapa ada tulisan banpres itu?," tanya Rudi.

Anthony mengatakan, awalnya beras tersebut dibagikan untuk bansos. Hanya saja, beras tersebut rusak ketika dalam perjalanan.

"Itu ketika diambil dari gudang Bulog, tentu ada stiker. Karena memang itu awalnya memang adalah ditujukan untuk dibagikan bansos. Tapi kan di perjalanan rusak. Ketika rusak, tentu kita pindahkan ke gudang, kami ganti lagi," beber Anthony.

Rudi kemudian menanyakan soal alasan penguburan atau pemendaman paket beras tersebut di lahannya. Anthony pun enggan menjawab dan meminta agar hal tersebut dituntaskan di meja hijau.

"Salah, kalau mau dikubur di mana? Hak siapa?," jawab Rudi.

Baca Juga: Rudal Amerika Serikat Tewaskan Pemimpin Al-Qaeda Ayman Al Zawahiri yang Tengah Berdiri di Balkon Rumah

"Kita nggak berdebat di sini, kita berdebat di pengadilan," kata Anthony.

JNE Konpers Besok

Anthony mengatakan, pihaknya mempunyai bukti berupa dokumen terkait paket sembako tersebut. Hal tersebut akan disampaikan secara gamblang dalam konfrensi pers yang akan berlangsung esok hari, Kamis (4/8/2022) di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

"Kami kuasa hukum dari JNE, besok kami akan adakan konferensi pers jam 2 di Pantai Mutiara, Pluit. Jadi mohon kehadirannya, kami akan sampaikan secara detail teknisnya.Kami punya semua dokumen bukti. Jadi pagi ini kita hanya sampaikan inti pokoknya saja. Teknis besok kami akan jelaskan," sambungnya.

Anthony menambahkan, beras dalam kondisi rusak itu tidak mungkin lagi disalurkan ke masyarakat. Kata dia, JNE juga telah mengganti seluruh paket beras yang rusak tersebut.

"Transporter kami bertanggung jawab, kami ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kami sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikitpun."