Suara.com - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyatakan sepakat untuk berkoalisi untuk Pilpres 2024. Namun koalisi itu belum menyepakati siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang akan diusung.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, (Indostrategic), Khoirul Umam, memaparkan pandangan dan analisisnya.
Pertama, menurutnya, belum adanya capres-cawapres dari koalisi tersebut lantaran dianggap masih ada yang belum selesainya proses negosiasi politik antara Prabowo dengan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar.
Ia menilai, Prabowo masih menginginkan nama lain selain Cak Imin yang dijadikan sebagai cawapresnya.
"Belum selesainya proses negosiasi politik antara Prabowo dan Muhaimin. Sempat muncul informasi Prabowo menginginkan nama lain selain Muhaimin yang lebih mengakar di basis pemilih Nahdliyyin," kata Khoirul saat dihubungi, Senin (15/8/2022).
Namun di sisi lain, Khoirul menilai, mesin politik PKB tentu menginginkan agar Cak Imin menjadi cawapres. Terlebih untuk mengoptimalkan efek ekor jas atau coattail effect bagi PKB dalam Pileg.
Tapi, kata dia, menilik dinamika Pilpres selama ini, strategi politik Cak Imin cenderung realistis dan fleksibel. Menurutnya, keputusan Cak Imin bisa cepat berubah seiring dengan insting politik dan kalkulasi pragmatisme yang berkembang.
"Orientasi Muhaimin adalah menang, bukan target dikenang sebagai Capres/ Cawapres yang tumbang. Karena itu, jika per hari ini pasangan Capres-Cawapres dari koalisi Gerindra-PKB belum dideklarasikan, artinya janur belum melengkung. Sehingga potensi pecah kongsi masih bisa terjadi," tuturnya.
Kemudian analisis ke dua, Khoirul menjelaskan, belum dideklarasikannya capres-cawapres dalam koalisi Gerindra-PKB yakni bisa dimaknai karena kedua partai tetap membuka pintu bagi masuknya partai politik lain ke dalam koalisi.
Baca Juga: Telusuri Laporan Putri Sulut Emosi Ferdy Sambo, Timsus Datangi Magelang
"Sehingga relasi antar anggota koalisi masih setara (equal). Sebab jika pasangan Capres-Cawapres sudah dideklarasikan, hal itu berarti mengunci langkah koalisi, sekaligus menutup kemungkinan partai lain yang akan masuk untuk dipertimbangkan menjadi Cawapres bagi Prabowo," tuturnya.
"Sehingga, siapapun partai yang baru masuk dianggap sebagai "makmum" yang harus siap mengikuti langkah imam politiknya. Itulah mengapa, di akhir deklarasi koalisi, muncul pantun dari Muhaimin yang mengajak partai politik bergabung ke dalam koalisi," sambungnya.
Gerindra-PKB Berkoalisi
Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menandatangani deklarasi koalisi Pemilu 2024.
Deklarasi koalisi Gerindra dan PKB ini terjadi saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).
Koalisi Partai Gerindra dan PKB secara langsung dideklarasikan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Berita Terkait
-
Usai Prabowo Nyatakan Siap Nyapres Lagi, PKS Ngaku Sedang Intens Dekati NasDem dan Demokrat
-
Timsus Fokus Selesaikan Berkas Perkara Brigadir J Agar Segera Dapat Dilimpahkan ke JPU
-
Gerindra-PKB Sepakat Koalisi, Demokat Bicara Soal Independensi Tentukan Mitra Parpol Tak Diganggu
-
Telusuri Laporan Putri Sulut Emosi Ferdy Sambo, Timsus Datangi Magelang
-
Prabowo Resmi Mau Maju Jadi Capres 2024, Pengamat: Peluang Anies Sirna Sudah, Dia Pernah Berjanji..
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung